Riaumag.com , Jakarta –Pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat mulai 3-20 Juli 2021. Dampak terhadap aktivitas ekonomi sudah pasti tak terhindarkan, terlebih di pelaku usaha biro perjalanan.
Sekjen DPP Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) Bahriyansah Momod mengungkapkan, saat ini sekitar 95% pegawai di biro perjalanan tak lagi memiliki pegawai lantaran melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurutnya, yang tak dapat bertahan merupakan biro perjalanan swasta.
“Kalau biro perjalanan sudah memutuskan, terhitung 95% itu udah nggak ada pegawai, 95 persen dari swasta. Mau tidak mau berhenti,” kata Bahriyansah Kamis (1/7/2021)
Lebih lanjut, 5% lainnya merupakan biro perjalanan yang berada di bawah korporat, BUMN, koperasi, atau bahkan instansi. Mereka, kata dia, terhitung masih berusaha bertahan dengan pekerjaannya di bidang industri perjalanan.
Dia pun berharap, pelaksanaan PPKM Darurat selama dua pekan tak memberikan dampak PHK bagi rekan-rekannya yang masih bertahan. “Dua minggu ini harapan kami sih tidak (ada PHK). Karena 5% yang ada ini mereka di bawah korporat, di bahwa koperasi, di bawah instansi mudah-mudahan teman-teman kami masih bisa dipertahankan,” ujarnya.
Selain itu, para pekerja di Biro Perjalanan yang sudah lebih dulu terkena PHK memilih banting setir menjadi pedagang atau membuka online shop. Bahkan, beberapa diantaranya pun terpaksa untuk bekerja serabutan.
“Kebanyakan mereka berdagang online dengan kemampuan mereka, kantornya dibuat semacam rumah makan atau warung. Ada yang buka kafe, dan ada beberapa beralih profesi bekerja serabutan apa saja itu juga tidak sedikit. Karena masa-masa makan tabungannya sudah habis,” imbuhnya.
Pihaknya pun menyayangkan hal tersebut, karena beberapa dari pegawai sudah mendapat sertifikasi sebagai ahli di bidang tourism industry. Dia khawatir, kemampuan mereka akan hilang dan tidak terasah.
“Nah itu yang menjadi concern kami juga jangan sampai generasi yang sudah faham dengan tourism industry, yang dididik dan mendapat sertifikat makin hilang dan tidak ter-update. Yang nanti ketika normal kita kesulitan lagi untuk mencari tenaga-tenaga yang minimal punya background historis bersertifikat,” ungkapnya.
sumber : detik.com
