Riaumag.ocm , Istana Negara –Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Perdana Menteri (PM) Malaysia Ismail Sabri Yaakob di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (10/11/2021).
Dalam pertemuan itu dibahas sejumlah isu, salah satunya rencana Indonesia memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.
Kepada Jokowi, PM Ismail meminta supaya usahawan-usahawan dan pebisnis Malaysia dilibatkan dalam pembangunan ibu kota negara baru itu.
BACAJUGA
“Saya memohon kepada Bapak Presiden, oleh karena Bapak Presiden dan pemerintah Indonesia sedang membangunkan Kalimantan yang memang bersepadan dengan Malaysia yaitu Sabah dan Serawak, saya memohon supaya usahawan-usahawan Malaysia atapun bisnis perniagaan, ahli perniagaan di Malaysia boleh terlibat bersama di dalam pembangunan di Kalimantan,” kata Ismail usai pertemuan, Rabu.
Baca juga: Bertemu PM Ismail, Jokowi Tekankan Pentingnya Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia
PM Ismail menilai, pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke Kalimantan Timur merupakan langkah tepat.
Malaysia sendiri pernah memindahkan ibu kotanya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya.
Oleh karenanya, PM Ismail mengaku siap berbagi pengalaman terkait hal ini, bahkan terlibat dalam pembangunan tersebut.
“Dan turut serta untuk membangunkan projek yang berskala mega ini,” kata dia.
Selain ihwal pemindahan ibu kota, sejumlah isu lainnya juga dibahas Presiden Jokowi dengan PM Ismail. Misalnya, terkait kerja sama kedua negara tentang penanganan pandemi virus corona.
Dibahas pula kesepakatan RI dan Malaysia mengenai Travel Corridor Arrangement atau Vaccinated Traveling.
Baca juga: Indonesia-Malaysia Sepakat Buka Travel Corridor Untuk 2 Rute Ini
Kedua negara telah sepakat untuk mulai membuka batas negara masing-masing.
“Kita bersetuju tadi supaya joint statement akan kita buat untuk kita mengumumkan pembukaan border antara Malaysia dengan Indonesia,” kata Ismail.
“Dan mungkin awal ini kita mulakan dengan Kuala Lumpur-Jakarta Kuala Lumpur-Bali,” lanjutnya.
Isu lain yang dibahas Presiden Jokowi dan PM Ismail yakni perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia, negosiasi batas kedua negara, hingga pemulihan ekonomi.
