Riaumag.com , Jakarta — Kementerian Keuangan mengklaim penyaluran bantuan sosial mampu mencegah 18 juta orang jatuh miskin akibat Pandemi COVID-19 pada tahun lalu. Angka kemiskinan berpotensi mencapai 17,5% jika pemerintah tak membagikan bansos.
“Bansos dapat menyelamatkan lebih dari 18,8 juta penduduk agar tak jatuh ke dalam kemiskinan,” kata Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Ali Moechtar dalam sebuah diskusi virtual, Kamis, (29/7).
Ali menjelaskan, program keluarga harapan atau PKH dan kartu sembako memiliki kemampuan paling besar dalam menahan kemiskinan. Sebanyak 3,3 juta orang akan jatuh miskin jika tak ada program PKH, sedangkan 3,5 juta orang berpotensi miskin tanpa kartu sembako. Persentasenya mencapai 1,23% dan 1,33%.
Bantuan sosial tunai (BST) juga mampu menahan 2,2 juta orang tak jatuh miskin atau 0,83% angka kemiskinan, bantuan langsung tunai dana desa (BLTDD) 1,8 juta orang atau 0,69%, beras PKH 1,5 juta orang atau 0,56%.
Bantuan tunai non-PKH 1,7 juta orang atau 0,64%, pemberian diskon listrik 1,2 juta orang atau 0,48%, program kartu prakerja 546 ribu orang atau 0,2%, serta subsidi kuota internet 1,4 juta orang atau 0,5%.
Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan pada tahun lalu mencapai 10,9%, lebih rendah 6,96% dari perkiraan terburuk Bank Dunia. Proyeksi tersebut dengan asumsi pemerintah tak membagikan bansos.
Meski demikian, angka kemiskinan tersebut merupakan yang terburuk sejak September 2017. Ini juga mengubah tren kemiskinan yang menurun pada 2017-2019.
Berbagai program bansos juga diklaim menahan jurang ketimpangan atau rasio gini yang berpotensi melebar menjadi 0,42% akibat pandemi COVID-19.
BPS mencatat, rasio gini periode pada September 2020 mencapi 0,39. Kendati demikian, angka rasio gini tahun lalu terbilang lebih tinggi dibandingkan dua tahun sebelumnya yang stagnan di level 0,38.
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat hadir dalam sidang paripurna DPR RI beberapa minggu lalu juga mengklaim hal serupa. Ia mengatakan penyaluran berbagai bantuan sosial tahun lalu berhasil menahan kenaikan angka kemiskinan dan pengangguran. “Program perlindungan sosial yang diberikan pemerintah dalam PEN berhasil melindungi kelompok paling rentan,” ujarnya, Kamis, (15/7).
Meski begitu tingkat pengangguran terbuka pada tahun lalu merupakan yang terburuk dalam enam tahun terakhir. Tingkat pengangguran pada Agustus 2020 mencapai 7,07% atau 9,8 juta orang, melonjak dibandingkan Maret 2020 yang mencapai 5,23% atau 7,01 juta orang.
Selain itu, kesuksesan lainnya dari anggaran perlinsos yang diklaim bendahara negara itu juga ditunjukkan dari data IPM tahun lalu yang berhasil membaik sekalipun kenaikannya tipis. IPM pada 2020 masih melanjutkan pertumbuhan dan yang tertinggi sejak 2014 mencapai sebesar 71,94. Namun, kenaikannya hanya mencapai 0,02 poin dibandingkan 2019, terendah dalam lima tahun terakhir.
Pemerintah memutuskan untuk menambah anggaran bantuan sosial pada tahun ini seiring penerapan PPKM darurat dan PPKM level 4. Detail tambahan anggaran dapat dilihat dalam databoks di bawah ini.
sumber : katadata.id
