Riaumag.com , Jakarta – Mantan Gubernur NTB M Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) ditunjuk sebagai Komisaris Bank Syariah Indonesia. Penunjukan itu disindir Partai Demokrat (PD) dengan mengungkit manuver politik TGB yang berbelot menjadi pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melanjutkan kepemimpinannya di periode kedua.
Bagaimana jejak manuver TGB saat mendukung Jokowi di Pilpres 2019?
Dirangkum detikcom, Rabu (25/8/2021), sebelum menyeberang ke kubu Jokowi, TGB merupakan politikus PD sebagai anggota Majelis Tinggi PD. Saat itu, Demokrat sendiri belum bersikap untuk Pilpres 2019.
“Jadi keputusan apa pun itu harus mempertimbangkan kemaslahatan bangsa, umat, dan akal sehat. Keseluruhan dari 3 hal ini menurut saya, pantas dan fair kalau kita beri kesempatan kepada Bapak Presiden Jokowi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang selama 4 tahun ini beliau mulai,” kata TGB saat itu, Rabu (4/7/2018).
TGB menyoroti percepatan pembangunan di NTB, khususnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Dia khawatir pembangunan itu jadi mandek ketika ada pergantian kepemimpinan.
Atas dasar itu, TGB menilai pemerintahan Jokowi perlu dilanjutkan hingga periode kedua di Pemilu 2019. Berdasarkan pengalamannya di NTB, gubernur yang sedang menjalani periode kedua kepemimpinannya ini juga menilai 2 periode dibutuhkan.
“Dua periode secara common sense dan empirik yang saya alami, waktu yang lumayan fair bagi seorang pemimpin,” ucap TGB.
“Beliau layak dan pantas diberi kesempatan 2 periode,” tegasnya.
PD Sebut Dukungan TGB Sikap Pribadi
Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengatakan dukungan TGB itu merupakan dukungan pribadi dan bukan mewakili Demokrat. PD yang menaungi TGB saat itu berbicara soal sikap Ketum sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang terbuka atas pilihan kader, termasuk soal genting, seperti pilpres.
“Sebagai sesama rekan anggota Majelis Tinggi Partai, saya tidak melihat adanya persoalan manakala TGB secara pribadi mengutarakan dukungannya kepada capres yang disukainya pada saat berbagai opsi masih terbuka dan Demokrat belum secara resmi mendukung calon mana pun,” ujar Amir, Rabu (4/7/2018).
Disambut Baik Parpol Koalisi Jokowi
Pernyataan sikap dari TGB pun disambut baik parpol koalisi pengusung Jokowi. PDIP mengaku gembira atas dukungan dari TGB. Hendrawan Supratikno yang saat ini masih menjadi Ketua DPP PDIP menebak TGB terkesan oleh kinerja Jokowi.
“Tentu dukungan tersebut diberikan karena ada bukti-bukti yang meyakinkan tentang kerja dan kinerja yang didukung,” kata Hendrawan.
Hal senada disampaikan Golkar, PPP, dan PKB. Ketiganya menilai dukungan TGB kian mempertegas bahwa Jokowi memiliki kedekatan dengan umat Islam.
“Dukungan ini makin menepis prasangka bahwa Pak Jokowi itu anti-Islam dan tidak memperhatikan kepentingan serta aspirasi umat Islam,” tutur Sekjen PPP Arsul Sani, yang sekarang menjadi Waketum PPP.
TGB Hengkang dari Demokrat
TGH Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang memutuskan mundur dari Partai Demokrat (PD). TGB telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Ketua Dewan Kehormatan PD Amir Syamsuddin. Dia tak mengungkap alasannya.
“Alasan pribadi,” ujar TGB.
Gabung ke Golkar
Lama tak terdengar setelah keluar dari PD, TGB kembali bermanuver politik. TGB memutuskan untuk merapat ke Partai Golkar.
Bergabungnya mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat ke Golkar diputuskan setelah rapat yang dipimpin Ketum Airlangga Hartarto. Di Golkar, TGB mengemban dua jabatan sekaligus: Koordinator Bidang Keummatan dan Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu Legislatif dan Presiden.
“Keluarga Partai Golkar bergembira berkat hadirnya Pak TGB. Kemarin saat rapat pleno Partai Golkar menyetujui bahwa TGB menjadi salah satu pengurus DPP dan kemarin sudah disepakati menjadi Ketua Korbid Keumatan sekaligus Wakil Ketua Bappilu legislatif dan presiden,” ujar Airlangga di Hotel Dharmawangsa, Jalan Brawijaya Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (20/12/2018).
TGB mengaku bersyukur atas dua jabatan yang diberikan oleh Golkar. Ia berharap dirinya bisa menghasilkan sesuatu yang baik untuk Partai Golkar.
“Saya bersyukur dan penghikmatan itu saya akan ikhtiarkan tentu dengan arahan para tokoh Golkar, Pak Ketum, Mas Agus dan semua mudah-mudahan bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk Golkar tentu untuk Indonesia,” kata TGB.
TGB diangkat jadi komisaris, ada di halaman selanjutnya:
TGB Diangkat Jadi Komisaris
Lama tak terdengar namanya, Tuan Guru Bajang, kini ditunjuk Komisaris PT Bank Syariah Indonesia bersama seorang tokoh ekonomi syariah Indonesia lain yakni Adiwarman Azwar Karim. Penetapan ini sesuai dengan hasil rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) dengan mata acara RUPSLB perubahan susunan dewan komisaris perseroan.
Ini juga sesuai dengan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang mengatur bahwa Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, khususnya Pasal 23 ayat 1 juncto Pasal 3 ayat 1.
Chairman Rabu Hijrah Phirman Rezha mengungkapkan terpilihnya Adiwarman dan TGB diharapkan bisa membawa BSI bersaing secara global. Menurut dia, keduanya adalah tokoh ekonomi syariah yang sudah mendunia.
“Selamat kepada Bang Adiwarman sebagai komisaris utama, seorang pakar, akademisi, serta praktisi yang akan mengangkat ekonomi syariah Indonesia ke arah yang unggul di mata dunia dan tetap berpijak pada umat dengan pengalaman beliau menjadi Dewan Syariah Nasional MUI serta Bapak TGB sebagai Wakil Komisaris Utama, sebagai ketua Ikatan alumni Al Azhar, Kairo di Indonesia. Sudah tidak bisa lagi kita ragukan kapasitas beliau, apalagi beliau adalah ulama dan umara yang selalu menyerukan kebaikan untuk masyarakat,” kata dia dalam keterangannya, Selasa (24/8).
Disindir PD Jabatan Imbalan
Anggota Komisi VI Fraksi Partai Demokrat (PD) Herman Khaeron menyinggung jabatan itu adalah imbalan karena TGB merupakan pendukung pemerintah.
“Selama ini TGB memang pendukung pemerintah, jadi komisaris inilah imbalannya,” kata Herman kepada wartawan, Selasa (24/8/2021).
Herman mengatakan jabatan komisaris hanya sebagai ajang bagi-bagi jabatan. Bukan lagi diisi oleh orang yang mumpuni di bidangnya.
“Sudah jelas bahwa banyak jabatan komisaris saat ini hanya sebagai imbal jasa para pendukung, bukan profesional di bidangnya,” ujarnya.
sumber : detik.com
