Jokowi Larang Sekolah Minta Ortu Teken Surat Tanggung Vaksin Anak/ Foto: Biro Pers Sekretariat PresidenJakarta –
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil tindakan tegas terkait surat kesediaan orang tua menanggung risiko vaksin anak. Jokowi telah secara resmi melarang pihak sekolah meminta orang tua untuk meneken surat tersebut, Bunda.
Pernyataan ini disampaikan oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Abraham Wirotomo, dalam keterangan tertulis, Senin (17/1/2022). Pernyataan ini sekaligus menanggapi beredarnya surat kesediaan menanggung risiko pasca vaksin anak yang diterima wali murid.
BACAJUGA
| Baca Juga :Pro Kontra PTM 100%, Setuju Anak Bisa Sosialisasi Tapi Banyak yang Galau Omicron Melonjak |
“Presiden memerintahkan jangan ada lagi sekolah yang meminta tanda tangan orang tua/wali murid yang menyatakan sekolah tidak bertanggung jawab bila terjadi hal-hal tertentu akibat vaksin anak,” kata Abraham Wirotomo.
Dalam keterangan tertulis ini, Kantor Staf Presiden (KSP) nantinya akan berkoordinasi dengan Kemendikbud-Ristek untuk membahas hal tersebut, Bunda.
Abraham mengatakan, Jokowi menyampaikan arahan tersebut usai mendengar laporan dari Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko soal keluhan masyarakat terkait surat pernyataan kesediaan vaksin. Di dalam surat tersebut terdapat keluhan dari orang tua atau wali murid tentang surat menanggung risiko vaksin anak.
Abraham juga menegaskan, penanganan gejala pasca vaksin anak ini menjadi tanggung jawab negara. Artinya, dari segi biaya akan ditanggung. Bagi peserta JKN akan ditanggung BPJS, sementara non-JKN ditanggung APBN.
Seperti kita tahu, Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen telah berjalan di beberapa daerah. Sejauh ini, vaksinasi bukan syarat utama anak melakukan PTM, Bunda.
Tak heran bila publik terkejut dengan munculnya aturan yang meminta orang tua murid untuk meneken surat kesediaan menanggung risiko setelah vaksinasi anak.
Lalu apa isi keluhan yang diterima Kepala Staf Presiden terkait surat kesediaan orang tua menanggung risiko vaksin anak? Bagaimana pula tanggapan Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI) terkait laporan gejala pasca vaksin anak?
TERUSKAN MEMBACA DI SINI.
Simak juga rekomendasi IDAI terkait PTM terbatas yang mengizinkan anak 100 persen ke sekolah, dalam video berikut:
