Riaumag.com , Jakarta –Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memaparkan mengenai progres pelaksanaan program perlindungan sosial (Perlinsos), seiring dengan berjalannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Secara garis besar, program tersebut berjalan sesuai dengan target.
“Program bantuan beras 10 kilogram sudah seluruhnya tersalurkan sesuai dengan target 28,8 juta kelurga,” papar Airlangga dalam siaran persnya, Selasa (31/8/2021).
BACAJUGA
Program tersebut disalurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 20 juta keluarga pada tahap pertama.
Kemudian pada tahap kedua, disalurkan kepada KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Non PKH, yang sudah diterima oleh seluruh target KPM sebanyak 8,8 juta keluarga.
Airlangga menjelaskan, untuk bantuan Bantuan Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh (BSU) tahun 2021 telah tersalurkan kepada 2,09 penerima.
“Bantuan subsidi upah, ini Rp1 juta per pekerja, proses DIPA sudah selesai dan telah dicairkan kepada 2,09 juta pekerja,” terang Airlangga.
Selain itu, untuk Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), Airlangga mengatakan realisasinya per 11 Agustus 2021 mencapai Rp14,21 triliun. Banpres tersebut diterima oleh 11,84 juta pelaku usaha mikro atau 92,52 persen dari total anggaran Rp15,36 triliun.
Airlangga memaparkan, realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp340,84 triliun atau 45,8 persen dari pagu.
“(Realisasi) terdiri dari sektor kesehatan 34 persen atau Rp80,48 triliun. Perlinsos ini 55 persen atau Rp102,69 triliun. Untuk UMKM realisasi Rp48,02 triliun atau 29,6 persen. Kemudian program prioritas 44,9 persen atau Rp52,90 triliun. Terkait insentif usaha sebesar Rp56,76 triliun atau 90,3 persen,” pungkas Airlangga.
Diperluas
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra Talattov menyarankan pemerintah memperluas sasaran penerima bantuan sosial,
Hal itu dilakukan untuk menahan pelemahan perekonomian pada kuartal III-2021 akibat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
“Kita tahu struktur ekonomi kita hampir 60 persen ditopang oleh konsumsi masyarakat, konsumsi rumah tangga. Sekarang notabene konsumsi masyarakat konsumsi rumah tangga tertekan, pemerintah mau tidak mau fokus di perlindungan sosial terutama untuk masyarakat yang belum menjadi sasaran bansos,” kata Abra kepada Antara.
Menurut Abra, selama ini bansos hanya menyasar masyarakat miskin dan rentan miskin.
Padahal, masyarakat yang belum menjadi sasaran bansos bisa jadi kehilangan pendapatan karena terdampak PPKM. Karena itu, diperlukan perluasan bansos untuk menjaga daya beli mereka.
Untuk memenuhi kebutuhan perluasan bansos tersebut, Abra menilai pemerintah bisa melakukan realokasi anggaran di luar kesehatan dan perlindungan sosial.
“Dari hasil evaluasi kami terhadap realisasi belanja pemerintah semester satu kemarin masih banyak yang belum terserap. Masih ada yang realisasi belanjanya di bawah 30 persen,” ucap Abra.
Dari situ, pemerintah masih bisa memiliki anggaran sehingga tidak perlu menambah defisit atau menarik utang baru.
“Daripada menambah defisit kita, menjadi beban APBN kita lagi nanti,” imbuh Abra.
sumber : money.kompas.com
Editor : Muhammad Idris
