Riaumag.com – Pada Selasa (26/4/2022), Presiden Rusia Vladimir Putin menyambut kunjungan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Antonio Guterres.
Dalam pertemuan mereka di Moskow, Rusia, satu dari beberapa hal yang menjadi pembahasan adalah nasib para warga sipil yang berada di pabrik baja Azovstal, Mariupol.
Putin menjelaskan bahwa pasukan militer Ukraina wajib membiarkan warga sipil yang berada di Azovstal untuk pergi ke luar.
Dikutip TribunWow.com dari tass.com, Putin menegaskan bahwa Azovstal saat ini tengah diblokade dan sama sekali tidak ada operasi militer Rusia di sana.
Putin menjelaskan, apabila tentara Ukraina menolak untuk melepaskan para warga sipil di Azovstal, maka mereka sama saja bertindak layaknya kelompok teroris yang menggunakan warga sipil sebagai tameng.
“Membiarkan orang-orang itu pergi adalah hal yang sangat sederhana. Tidak ada yang lebih mudah,” kata Putin.
“Anda bilang, koridor kemanusiaan Rusia tidak bekerja. Pak Sekjen, Anda telah diberi informasi salah: koridor tersebut berfungsi,” kata Putin ke Guterres.
Putin menjelaskan bahwa telah ada sekira 140 ribu warga yang telah meninggalkan Mariupol dengan bantuan Rusia.
“Mereka bebas pergi ke manapun mereka inginkan. Beberapa memilih untuk pindah ke Rusia, dan yang lain pindah ke tempat lainnya di Ukraina,” ujar Putin.
Putin menegaskan Rusia tidak menahan para warga sipil.
Di sisi lain, kunjungan Guterres ini menuai kritik dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
Zelensky menyayangkan mengapa Guterres justru berkunjung ke Rusia lebih dulu bukannya ke Ukraina.
Dikutip TribunWow.com dari Thesun.co.uk, saat di Rusia Guterres diketahui telah berbincang dengan Putin dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov membicarakan konflik di Ukraina.
“Perang terjadi di Ukraina, tidak ada mayat di jalanan Moskow,” sindir Zelensky.
“Logisnya pertama mengunjungi Ukraina, untuk melihat masyarakat di sana (Ukraina), konsekuensi dari okupasi,” ujar Zelensky.
Guterres diketahui juga melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov di Moskow, Selasa (26/4/2022).
Keduanya membahas mengenai kemungkinan perdamaian antara Rusia dan Ukraina yang berkonflik.
Juga mengenai negosiasi yang terhenti serta ketidakpuasan Rusia kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
Adapun, pertemuan itu dilakukan sebelum Guterres nantinya berunding langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Dilansir Sky News, Lavrov menyatakan invasi ke Ukraina adalah seruan peringatan yang berbahaya bagi PBB.
Ia juga menuduh PBB berusaha mencoret aturan dasar dari piagamnya sendiri.
“Organisasi ini dibuat atas dasar persamaan kedaulatan negara,” tambah Lavrov dikutip TribunWow.com, Rabu (27/4/2022).
Guterres menjawab bahwa pihaknya memahami Rusia memiliki sejumlah keluhan mengenai hubungan dengan negara tetangganya.
Namun ia mengingatkan kesalahan Rusia yang jelas-jelas melakukan penyerangan ke Ukraina.
“Ada satu hal yang benar dan jelas dan tidak ada argumen yang dapat berubah,” kata Guterres.
“Tidak ada pasukan Ukraina di wilayah Federasi Rusia, tetapi pasukan Rusia berada di wilayah Ukraina.”
Beliau juga membantah tuduhan Lavrov tentang pelanggaran piagam PBB.
Sebelumnya, Guterres menekankan prioritasnya adalah meminimalkan krisis kemanusiaan di Ukraina dan menyerukan gencatan senjata sesegera mungkin.
Selama komentar awal, Guterres mengatakan ada interpretasi berbeda tentang apa yang terjadi di Ukraina.
“Tapi itu tidak membatasi kemungkinan untuk melakukan dialog yang sangat serius untuk meminimalkan penderitaan manusia,” tambahnya.
Beliau mendesak diadakannya koridor kemanusiaan di Mariupol yang diinisiasi melalui kerjasama PBB dan Komite Internasional Palang Merah, bersama dengan pasukan Rusia dan Ukraina.
Selain itu, PBB menyatakan siap memasok logistik dan sumber daya untuk warga yang terjebak.
Terkat desakan untuk perundingan damai, Lavrov mengatakan Rusia akan mempertimbangkan.
Namun, ia menolak adanya mediator atau upaya mediasi dengan Ukraina.
Pasalnya, Ukraina masih belum memberikan jawaban mengenai proposal yang diajukan oleh Rusia.
“Jika ada memiliki ide-ide menarik kami siap untuk mendengarkan mereka,” kata Lavrov dilansir TASS, Selasa (26/4/2022).
“Para perunding Ukraina tidak berbicara tentang mediasi seperti pada tahap pembicaraan sebelumnya. Saya pikir terlalu dini untuk berbicara tentang mediator pada tahap ini.”
“Kami ingin mendapatkan jawaban atas versi terakhir dari draf dokumen, yang kami serahkan 10-12 hari yang lalu, dan yang tidak dilaporkan oleh negosiator Ukraina kepada presiden mereka.”
Namun, pembicaraan dengan Ukraina tentang mengizinkan warga sipil meninggalkan Mariupol tidak mungkin dilanjutkan.
Lavrov mengatakan itu adalah gerakan teatrikal dari Ukraina yang mungkin menginginkan adegan lain yang menyayat hati seperti halnya di Bucha.
“Jika kita berbicara tentang sikap serius untuk bekerja sebagai bagian dari pembicaraan, mereka lebih baik menjawab proposal kita sesegera mungkin,” tegas Lavrov.
“Kami mendukung solusi yang dinegosiasikan. Anda tahu bahwa segera setelah Zelensky mengusulkan pembicaraan pada awal Maret, kami setuju.”
“Tetapi cara delegasi Ukraina berperilaku dalam pembicaraan, cara Zelensky sendiri bertingkah, menolak untuk mengkonfirmasi bahwa mereka menerima proposal baru kami seminggu lalu, tentu saja, mengecewakan.”
“Mereka tampaknya tidak terlalu tertarik melakukan perundingan (damai),” pungkasnya.
Kata PBB soal Potensi Perang Nuklir
Sejumlah pihak semakin khawatir Rusia akan menggunakan senjata nuklir dalam konflik melawan Ukraina yang kini telah memasuki babak baru.
Ukraina dan Rusia telah mengumumkan babak baru perang akan dilakukan di daerah Donbass.
Terkait penggunaan senjata nuklir, pemerintah Rusia telah menyatakan sampai saat ini masih mempertimbangkan untuk menggunakan senjata konvensional.
Dikutip TribunWow.com dari rt.com, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyatakan tidak pernah terpikirkan akan terjadi perang nuklir di masa-masa sekarang ini.
Pernyataan ini disampaikan oleh Stephane Dujarric selaku juru bicara Sekjen PBB Antonio Guterres pada selasa (19/4/2022).
Seorang reporter menanyakan kepada Dujarric apakah PBB memilki persiapan tertentu apabila senjata nuklir dan kimia digunakan dalam konflik antara Rusia dan Ukraina.
Enggan menjawab soal itu, Dujarric menyatakan tidak pernah terpikirkan akan ada perang nuklir.
“Pikiran tentang konflik nuklir saja tidak terpikirkan. Tak perlu dikatakan lagi bahwa penggunaan segala jenis senjata kimia atau biologi akan menjadi kekejaman dan bertentangan dengan hukum internasional,” paparnya.
Dikutip TribunWow.com dari Sky News, eks duta besar Inggris untuk Rusia mengutarakan kekhawatirannya bahwa bukan tidak mungkin Rusia akan menggunakan senjata nuklir.
Kekhawatiran ini telah dijawab oleh pemerintah Rusia.
Pada Selasa (19/4/2022), Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov ditanya apakah Rusia mempertimbangkan menggunakan senjata nuklir di Ukraina.
Jawaban yang diberikan oleh Lavrov cenderung abu-abu dan tidak tegas.
“Dalam tahap ini, kita mempertimbangkan opsi menggunakan senjata konvensional,” ujar Lavrov.
Sky News mendeskripsikan jawaban dari Lavrov dapat diartikan sebagai ancaman.
Konflik antara Rusia dan Ukraina diprediksi akan menjadi awal pecahnya perang dunia ketiga.
Analisis ini disampaikan oleh Wang Wen selaku Dekan Eksekutif Institut Studi Keuangan Chongyang (RDCY), Wakil Dekan Sekolah Jalur Sutra, Universitas Renmin China.
Dikutip TribunWow.com, Wang Wen menulis prediksinya itu lewat portal berita pemerintah Rusia RT.com.
Wen menyoroti bagaimana Rusia saat ini tengah digempur habis-habisan oleh Amerika Serikat (AS) dan blok NATO.
Meskipun tak mengirimkan langsung pasukan militernya ke Ukraina, AS dan NATO melakukan segala cara untuk menyerang Ukraina mulai dari sanksi finansial, blokade informasi, bantuan intelijen, hingga navigasi satelit.
Dua bulan setelah konflik pecah, negara-negara barat telah memberikan sekira lima ribu sanksi terhadap Rusia.
Wen menyampaikan, apa yang dilakukan oleh AS dan negara-negara barat sudah jelas semakin memperparah tensi konflik yang terjadi.
Wen juga mengungkit pernyataan kontroversial yang disampaikan oleh Presiden AS Joe Biden untuk Presiden Rusia Vladimir Putin.
Menurut Wen apa yang disampaikan oleh Biden dilihat Rusia sebagai ancaman yang nyata.
Seiring berjalannya konflik antara Rusia dan Ukraina, potensi perang dunia ketiga terus naik.
Campur tangan Biden dalam konflik ini dinilai akan menjadi pertimbangan bagi Rusia untuk menggunakan senjata nuklir.
