Riaumag.com Kota Sukabumi – Sukabumi di Jawa Barat berhasil menyabet Penghargaan sebagai Kota Terinovatif dalam ajang Innovative Government Award (IGA) 2025, yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta, Rabu, 10 Desember 2025.
Penghargaan ini diterima langsung oleh Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki.
Tahun ini Kemendagri menyerahkan penghargaan kota terinovatif kepada sembilan daerah.
Selain Sukabumi, Kemendagri juga menetapkan Surabaya, Mojokerto, Bekasi, Surakarta, Tidore Kepulauan, Palembang, Pekalongan, dan Bandar Lampung, sebagai kota terinovatif.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, melaporkan bahwa penilaian IGA 2025 dilakukan melalui lima tahapan ketat, mulai dari penjaringan 36.742 inovasi daerah, verifikasi akademik oleh Universitas Indonesia dan Universitas Hasanuddin, presentasi kepala daerah, validasi lapangan, hingga sidang pleno final.
Tahun 2025 menjadi rekor jumlah inovasi terbanyak sepanjang penyelenggaraan IGA.
Meski demikian, Yusharto mencatat masih adanya ketimpangan sebaran inovasi antarwilayah, karena 75 persen inovasi yang diikutsertakan berasal dari Jawa dan Sumatera.
Ia menegaskan bahwa IGA merupakan instrumen strategis untuk memperkuat inovasi daerah, sekaligus menjadi dasar pemberian insentif fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Wali Kota Sukabumi menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut.
“Alhamdulillah, hari ini Sukabumi meraih penghargaan sebagai salah satu kota terinovatif di Indonesia. Dari 93 kota, hanya 9 yang menerima penghargaan ini,” ujarnya.
Penghargaan ini menjadi pemacu untuk menuntaskan agenda pembangunan penting di Kota Sukabumi.
“Tahun pertama kami bekerja, insya Allah tahun kedua dan ketiga kami terus kejar prestasi lain, terutama penyelesaian masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan, tengkes, pendidikan, dan kesehatan,” katanya.
Dalam IGA tahun ini, Pemerintah Kota Sukabumi mengedepankan dua inovasi yakni Spada Santun atau Screening Pajak Daerah Satu Pintu Terintegrasi yang digarap oleh Badan Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah, serta Smart–K (Sistem Manajemen Akuakultur, Rekayasa Teknologi dan Kemitraan) yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
