Riaumag.com , Pekanbaru — Gelombang penolakan bergulir atas beroperasinya Pub & KTV Joker Poker di Pekanbaru, termasuk dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia / Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) Riau, Dede Firmansyah.
Dede meminta pemerintah daerah harus tegas menanggapi berbagai penolakan dan kecaman yang berdatangan dari berbagai pihak terkait izin operasional tempat hiburan malam yang berdekatan dengan pondok pesantren hingga masjid itu.
Penolakan ASITA terhadap Pub & KTV Joker Poker di Pekanbaru berdasarkan pada perizinan yang belum dikantongi oleh tempat hiburan malam itu.
Hal ini diungkap oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Riau bahwa perizinan untuk tempat hiburan malam itu belum terverifikasi.
Penjabat (Pj) Kota Pekanbaru, Muflihun, bahkan menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memberikan izin usaha Pub & KTV Joker Poker.
Berdasarkan hal ini, Dede meminta pemerintah menurunkan armada pengamanan untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat. “Kalau beliau bilang tidak ada izin yaa udah langsung police line,” tegasnya.
Menurut Dede, Satpol PP dan POLRESTA Pekanbaru dapat berkoordinasi guna memastikan tempat hiburan malam itu tidak lagi beroperasi.
Dede menyebut Pub & KTV Joker Poker bukan satu-satunya tempat hiburan malam yang memicu keresahan masyarakat.
Di beberapa titik di Pekanbaru, sebutnya, tempat hiburan juga berdiri bak gunung es. Sebab itu, kata beliau dibutuhkan komitmen pimpinan daerah dalam menyikapi polemik ini.”Kalau benar-benar Pj komitmen, yang tidak halal itu tinggalkan aja ini kan,” terangnya
Apalagi kata Dede, Pekanbaru ini merupakan Kota Madani yang erat dengan Islam. “Nah sekarang berani nggak, berani nggak, gitu aja. Nah kalau ada keberanian maka terwujud yang namanya Madani itu, Ya kan. sekarang kalau beliau bilang nggak ada maka, langsung aja Satpol PP ke sana, pastikan tidak boleh beroperasi,” tegasnya.
Dede berharap kejadian ini tidak lagi terulang di Kota Pekanbaru. Karena tidak hanya berdampak pada usaha namun juga bagi masyarakat.
“Kalau di bilang ini buat lapangan kerjaan, emang nggak ada yang lain? Udah tentu ada. Sekarang tinggal komitmen pemerintah membuka lapangan kerja untuk masyarakatnya,” Pungkasnya.