RIAUMAG.COM , ARAFAH——-‘Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan pemerintah tidak akan mentolerir praktik pengkaplingan tenda jamaah haji di Arafah oleh oknum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIH).
Pernyataan tegas itu disampaikan Dahnil saat meninjau langsung kesiapan tenda jamaah haji Indonesia di Arafah menjelang puncak ibadah haji 2026. Ia menegaskan seluruh penempatan jamaah kini diatur resmi oleh pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah demi menjamin keadilan dan kenyamanan seluruh jamaah.
“KBIH yang bandel, yang masih coba-coba kapling tenda seenaknya, kami copot izinnya,” tegas Dahnil.
BACAJUGA
Menurutnya, praktik penguasaan tenda oleh kelompok tertentu selama ini telah merugikan banyak jamaah. Bahkan, ada jamaah yang tidak mendapatkan tempat layak karena tenda sudah “dipesan” lebih dulu oleh oknum tertentu.
Sebagai langkah penertiban, pemerintah kini memasang identitas resmi jamaah di depan setiap tenda, mulai dari nama jamaah, nomor paspor hingga nomor kloter. Sistem ini dibuat agar pembagian tempat lebih transparan dan tidak bisa lagi dimanipulasi oleh pihak tertentu.
Dahnil menegaskan bahwa seluruh jamaah haji Indonesia memiliki hak yang sama atas fasilitas yang disediakan pemerintah.
“Tidak boleh ada jamaah merasa lebih istimewa. Semua harus tertib dan adil,” ujarnya.
Kementerian Haji dan Umrah juga mengingatkan seluruh KBIH agar fokus pada pembinaan ibadah jamaah, bukan mengatur pembagian tenda di luar kewenangan resmi pemerintah.
Langkah tegas ini mendapat dukungan dari banyak jamaah karena dinilai mampu menciptakan suasana ibadah yang lebih tertib, nyaman, dan transparan di Arafah.
