Oleh: Nazaruddin
Dunia sedang menahan napas. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran sebagai respons atas eskalasi konflik melawan Israel dan Amerika Serikat bukan lagi sekadar ancaman di atas kertas, melainkan lonceng kematian bagi stabilitas energi global. Namun, di saat negara-negara tetangga di Asia bergerak dengan presisi untuk melindungi rakyatnya, Pemerintah Indonesia justru terjebak dalam retorika diplomasi “tidak tahu diri” yang tidak relevan dan retorika kosong atau omon-omon tanpa arah yang konkret.
Mitigasi Nyata Versus Himbauan Hampa
Mari kita lihat kenyataan pahit di depan mata. Thailand tidak sekadar menghimbau, mereka langsung menerapkan penutupan SPBU di malam hari, mewajibkan WFH bagi birokrasi mereka dan penghematan energi. Filipina secara radikal memotong hari kerja menjadi empat hari untuk menghemat BBM. Pakistan mengambil langkah menutup atau membatasi aktifitas sekolah untuk menghemat listrik. Memberlakukan empat hari kerja, memotong jatah BBM kendaraan dinas. Bangladesh juga mengambil langkah menutup atau membatasi aktifitas sekolah untuk menghemat listrik, membatasi pembelian BBM dan mengurangi konsumsi listrik.
Lalu, apa yang dilakukan Jakarta? Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya hanya bisa meminta rakyat “waspada” sambil melontarkan mimpi-mimpi halusinatif tentang energi alternatif yang infrastrukturnya bahkan belum siap menyangga krisis besok pagi. Langkah diplomatik meminta Iran berunding pun terasa naif. Di mata Teheran, Indonesia bukan lagi kawan strategis seperti Tiongkok; posisi Jakarta yang semakin condong pro-Amerika membuat posisi tawar kita di meja perundingan Timur Tengah merosot tajam. Sehingga kapal-kapal Indonesia tertahan di Selat Hormuz. Kita bicara perdamaian, sementara perut bumi kita bergantung pada jalur laut yang sedang mereka bakar.
Urat Nadi Terputus dan Borok Fiskal
Ditutupnya Selat Hormuz adalah “serangan jantung” bagi fiskal nasional. Sebagai net-importir minyak, kenaikan harga minyak mentah akan merobek APBN secara brutal. Krisis ini juga memicu pelarian modal (capital outflow) yang membuat nilai tukar Rupiah terjun bebas. Tanpa antisipasi teknis—seperti pembatasan konsumsi—pemerintah hanya punya dua pilihan buruk: membiarkan subsidi membengkak hingga jebol atau menaikkan BBM di tengah daya beli yang sekarat. Efek dominonya adalah inflasi pangan gila-gilaan dan ancaman PHK massal akibat biaya produksi yang tak lagi masuk akal.
Ironi Anggaran: Prioritas yang Tersesat
Di tengah ancaman kebangkrutan energi dan ambruknya Rupiah, sikap pemerintah mempertahankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi tragedi kebijakan. Program populis yang membebani fiskal ini dipaksakan tanpa evaluasi, padahal risiko global di depan mata. Ketidakmauan mengevaluasi MBG saat harga minyak dunia dan kurs dolar meroket menunjukkan skala prioritas yang kacau dan menurunkan kepercayaan investor. Bagaimana mungkin mendanai makan siang di saat kepastian energi untuk memasaknya saja terancam? Rakyat mulai merasa ada atau tidaknya pemerintah sama saja; hadir hanya untuk menarik pajak tanpa proteksi nyata.
Berhenti Berhalusinasi
Indonesia tidak butuh pidato berapi-api jika tidak mampu mengamankan satu liter bensin untuk rakyatnya. Berhentilah bersikap seolah diplomasi kata-kata bisa mengisi tangki bahan bakar yang kosong atau menahan jatuhnya kurs. Jika negara-negara tetangga bisa bertindak konkret memotong konsumsi, mengapa Indonesia hanya bisa berteori? Tanpa langkah teknis yang terukur dan keberanian memangkas program boros, Indonesia hanya sedang menunggu waktu untuk lumpuh total di tengah badai.
