RIAUMAG.COM ———Presiden Prabowo Subianto menjadi subyek pembicaraan sejumlah media internasional. Hal ini terkait kebijakan Prabowo di Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian untuk Palestina.Keputusan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menolak kontribusi 1 miliar dollar AS (sekitar Rp17 triliun) untuk keanggotaan BoP menjadi sorotan luas media internasional.
Sejumlah kantor berita asing menyoroti sikap Indonesia yang memilih berkontribusi melalui jalur non-finansial.Isu ini sebelumnya memicu polemik di dalam negeri karena dikaitkan dengan potensi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Klarifikasi langsung dari pemerintah pun menjadi kunci dalam meredakan kekhawatiran publik.
BACAJUGA
“Karena itu, kami tidak pernah mengatakan ingin berkontribusi 1 miliar dollar AS.”
Bernama juga menyoroti bahwa BoP hanya menanyakan kesiapan Indonesia untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian, bukan meminta komitmen finansial.
Pernyataan ini diperkuat oleh Menteri Luar Negeri Sugiono yang menegaskan bahwa angka tersebut bukan kewajiban keanggotaan.
Dalam konteks global, Indonesia bahkan tidak hadir dalam pertemuan donor pendiri di Washington pada 19 Februari 2026, di mana berbagai negara menjanjikan total 17 miliar dollar AS untuk rekonstruksi Gaza.
Sejak awal, Prabowo menegaskan bahwa kontribusi Indonesia lebih difokuskan pada bantuan kemanusiaan, seperti melalui Baznas, serta pembangunan fasilitas publik seperti rumah sakit di Palestina.
CNA Ungkap Kontroversi di Dalam NegeriChannel News Asia (CNA) mengangkat sisi kontroversi domestik dalam artikelnya yang berjudul “Prabowo says Indonesia never pledged US$1 billion to Board of Peace, reaffirms peacekeeper role”.
Media ini menyoroti kekhawatiran publik terkait potensi beban fiskal negara sebelum adanya klarifikasi resmi dari pemerintah.Prabowo menjelaskan bahwa terdapat dua jenis keanggotaan dalam BoP.
“Jika ingin menjadi anggota permanen atau premium, diminta kontribusi 1 miliar dollar AS. Tapi saya tidak pernah mengatakan kita bersedia membayar itu,” ujarnya.
CNA juga mengulas dinamika kebijakan, termasuk wacana penggunaan anggaran pertahanan sebagai sumber dana, yang sempat memicu sensitivitas publik.
Lebih jauh, CNA menyoroti kontribusi konkret Indonesia berupa rencana pengiriman hingga 8.000 pasukan penjaga perdamaian ke Gaza.
Namun, rencana ini masih menghadapi tantangan geopolitik dan membutuhkan persetujuan dari berbagai pihak terkait.
AFP Soroti Skema “Pay-to-Play”Sementara itu, AFP mengambil sudut pandang lebih kritis dalam artikel berjudul “Indonesia says no to $1bn fee for Trump’s ‘Board of Peace’ seat”.
Media asal Prancis tersebut menilai skema kontribusi 1 miliar dollar AS sebagai bentuk “pay-to-play” yang menyerupai dinamika di Dewan Keamanan PBB.
Keputusan Indonesia untuk tidak membayar kontribusi tersebut dinilai sebagai upaya menjaga prinsip dan kedaulatan dalam kebijakan luar negeri.
AFP juga menyoroti tekanan domestik yang dihadapi pemerintah, termasuk kritik dari kelompok masyarakat terkait keterlibatan Indonesia dalam BoP dan rencana pengiriman pasukan ke Gaza.
Dalam konteks geopolitik global, AFP mengaitkan pembentukan BoP dengan peran Amerika Serikat di bawah Donald Trump pasca gencatan senjata Gaza.
Prabowo bahkan menegaskan bahwa Indonesia siap menarik diri dari BoP jika keanggotaan tersebut tidak sejalan dengan kepentingan nasional atau tidak memberikan manfaat nyata bagi Palestina.
Fokus Indonesia: Kontribusi Non-FinansialSecara keseluruhan, berbagai media internasional sepakat bahwa Indonesia mengambil pendekatan berbeda dalam berkontribusi terhadap perdamaian dunia.
Alih-alih memberikan dana besar, Indonesia memilih peran aktif melalui: – Pengiriman pasukan penjaga perdamaian – Bantuan kemanusiaan – Pembangunan fasilitas publik di wilayah konflik
Langkah ini dinilai lebih sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif serta mempertimbangkan kondisi fiskal nasional.Ke depan, sikap Indonesia dalam Board of Peace akan tetap menjadi perhatian global, terutama terkait konsistensi antara kepentingan nasional dan peran dalam menjaga stabilitas internasional.
