Riaumag.com —–Menteri Keuangan Sri Mulyani membutuhkan tambahan anggaran mencapai Rp 198 triliun jika harga BBM tak naik tetapi belum dapat memastikan dari mana kebutuhan dana tersebut dapat dipenuhi. Namun, ekonom melihat pemerintah sebenarnya masih memiliki ruang jika ingin menambah anggaran subsidi, yakni dengan pelebaran defisit hingga efisiensi belanja.

Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad menyebut pemerintah masih bisa memenuhi kebutuhan tambahan anggaran subsidi BBM dengan menaikkan defisit. Perkiraan pemerintah defisit anggaran tahun ini hanya 3,92% PDB dari target 4,5% terhadap PDB. Ini berarti masih ada ruang kenaikan defisit 0,5%.

“Mungkin itu anggaranya sekitar Rp 100-Rp 120 triliun kalau ingin menambah defisit,” kata Tauhid kepada Katadata.co.id, Jumat (26/08/2022).

Opsi lainnya, pemerintah dapat membatalkan carry-over dari anggaran kompensasi tahun ini. Dalam kesepakatan dengan Banggar DPR RI Mei lalu, ada pembayaran Rp 49,5 triliun untuk kompensasi tahun ini yang rencananya digeser ke tahun depan. Tauhid menyarankan anggaran tersebut dipakai untuk tahun ini.

Ia mengatakan, pemerintah juga dapat mengurangi anggaran belanja kurang prioritas. Pilihannya dapat dengan menghemat belanja pegawai atau  infrastruktur yang mungkin belum bisa beroperasi dalam beberapa bulan kedepan.

“Misalnya, apakah ibu kota dikurangi atau kemudian infrastruktur lainnya? IKN memungkinkan, tetapi annggaranya kecil. Jadi, tetap saja kurang,” kata Tauhid.

Pemerintah juga punya opsi dengan mengambil sebagian anggaran untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN. Suntikan modal kepada perusahaan pelat merah tahun ini direncanakan sebesar Rp 38,5 triliun. Tauhid menilai, pemerintah bisa memilah-milah dari alokasi tersebut yang masih kurang prioritas.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal juga melihat hal yang sama, masih ada ruang menambah anggaran. Apalagi, ia menilai pemerintah telah menikmati windfall komoditas yang nilainya lebih besar dibandingkan kebutuhan anggaran untuk subsidi dana kompensasi. 

“Masih ada ruang, kalaupun ditambah subsidinya tahun unu untuk mempertahankan harga pertalite, defisitinya masih bisa bertambah tetapi masih di kisaran target pemerintah. Coba bandingkan dengan risiko ekonominya yang jauh lebih parah,” kata Faisal kepada katadata.co.id

Kenaikan harga BBM bersubsidi akan mendorong inflasi lebih tinggi. Ia memperkirakan inflasi bisa naik hingga 8% apabila harganya dikerek 30%. Kenaikan inflasi akan ikut mendorong kenaikan harga-harga barang lain. Walhasil biaya hidup makin mahal yang ujung-ujungnya menambah makin banyak orang yang jatuh miskin.