RIAUMAG.COM , JAKARTA——- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku telah ditugaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (13/9/2023) menyampaikan bahwa ada tiga dugaan yang terjadi terkait dengan konflik di Pulau Rempang.
Pertama, konflik memang dipicu karena komunikasi dan sosialisasi yang belum berjalan baik, baik antara pemerintah daerah maupun masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.
Baca Juga : Menteri Hadi Tjahjanto Sebut Pemukiman Warga Pulau Rempang Tak Bersertifikat
Bahlil menyampaikan bahwa pihaknya pernah mengunjungi Pulau Rempang dan sempat berbicara dengan warga di sana. Sebagian warga sudah lama tinggal di Pulau Rempang, tapi sebagian lainnya juga baru datang di atas tahun 2004.
Sementara itu, wali kota setempat telah mengeluarkan surat edaran agar tidak dikeluarkan lagi izin atau alasan apa pun kepada rakyat yang akan tinggal di sana. Oleh karenanya, tanah yang ditempati warga tersebut memang dikuasai negara melalui BP Batam.
Baca Juga : : Jokowi Beri Tugas Khusus ke Bahlil soal Konflik Pulau Rempang
Saat mengunjungi Rempang, Bahlil pun pernah mendapat protes dari warga, tapi telah dilakukan pembicaraan dan akhirnya mendapatkan solusi, i mana pemerintah memberikan pembiayaan bagi warga untuk membangun rumah tipe 45 meter persegi, dengan harga kompensasi sekitar Rp120 juta.
“Apakah sudah selesai? Belum. Masa pembangunannya 6-7 bulan, rumahnya kita kontrakin, dan ada biaya tunggu. Memang ada aspirasi lain agar jangan diberikan Rp1.030.000 per org, ada diminta agak naik. Saya kan belum menghitung baik dengan tim, tapi kondisinya sudah begini,” katanya di DPR RI, Rabu (13/9/2023).
Baca Juga : : Kementerian Investasi: Konflik Pulau Rempang Harus Diselesaikan dengan Cara Manusiawi
Kedua, menurut Bahlil, terdapat permasalahan terkait perizinan. Di wilayah Rempang pernah dikeluarkan sebanyak 6 izin perusahaan. Tapi, setelah diusut, ditemui adanya kekeliruan prosedur.
“Maka izin itu dicabut. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi dibalik itu semua,” jelasnya.
Ketiga, menurut Bahlil ada campur tangan asing dalam konflik tersebut, mengingat rencana besar pemerintah dalam membangun proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco-City.
“Dulu waktu zaman BP batam dibuat untuk menjadikan kawasan ini mengimbangi Singapura, apa yang terjadi sekarang? Harusnya kita berpikir ada apa dibalik ini semua. Setiap kita mau bangun besar di sana, ada saja,” tuturnya.
