Jakarta — Menteri Kehutanan Kementerian Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyatakan kesiapannya untuk dievaluasi atas tugas dan tanggung jawabnya, menekankan bahwa kekuasaan pada akhirnya milik Allah dan menjadi hak prerogatif Presiden. Pernyataan ini dilontarkannya sebagai respons atas kritik dari publik dan netizen.
“Saya yakin yang namanya kekuasaan itu milik Allah, dan itu hak prerogratif Presiden. Jadi saya siap dievaluasi,” ujar Raja Juli Antoni.
Beliau menambahkan bahwa dirinya tidak pernah menghapus masukan atau kritik yang muncul dari warga — menjadikan kritik sebagai bagian dari aspirasi, kemarahan, harapan, dan ekspektasi rakyat. Menurut dia, peranannya hanyalah bekerja sebaik mungkin, sementara keputusan terkait evaluasi berada di tangan Presiden.
“Kritik netizen kepada saya, saya tidak pernah hapus. Itu bagian dari aspirasi, kemarahan, harapan, dan ekspektasi. Monggo. Tanggung jawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin yang saya bisa, selanjutnya itu hak prerogratif Presiden,” tegasnya.
Raja Juli Antoni juga menekankan bahwa sebagai Menteri Kehutanan, dirinya berkomitmen menjaga kelestarian hutan. Beliau mengungkap bahwa dalam setahun menjabat, ia tidak menerbitkan izin penebangan hutan baru — melainkan izin untuk jasa lingkungan / restorasi ekosistem.
Kementerian menyatakan bahwa seluruh kebijakan kehutanan akan terus diarahkan pada pelestarian, penghentian deforestasi, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran perusakan hutan.
(DFD1/RIAUMAG.COM)
