RIAUMAG.COM ———-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan publik setelah sejumlah unggahan di media sosial memperlihatkan menu yang dinilai tidak sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan pemerintah.
Program MBG dirancang untuk memastikan anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari. Pemerintah bahkan menyiapkan anggaran besar untuk menjalankan program ini secara nasional, dengan alokasi awal sekitar Rp71 triliun pada APBN 2025.
Dalam konsep yang disusun pemerintah bersama Badan Gizi Nasional, menu MBG seharusnya mengandung komposisi gizi lengkap, seperti protein hewani (daging, ikan atau telur), sayur, buah, serta susu sebagai penunjang kebutuhan nutrisi anak.
BACAJUGA
Namun belakangan, Presiden Prabowo mengaku heran setelah melihat sejumlah unggahan di media sosial yang memperlihatkan menu MBG yang jauh dari standar tersebut. Beberapa foto yang beredar menunjukkan porsi makanan seperti pisang mentah, hanya tiga butir lengkeng, salak, hingga roti yang disebut sudah basi.
Menurut Prabowo, jika benar menu tersebut berasal dari program MBG, maka hal itu merupakan penyimpangan yang serius dari tujuan program pemerintah.
“Kalau benar ada menu seperti itu, itu penghinaan bagi negara,” ujar Prabowo dalam pernyataannya yang kemudian ramai dibahas di berbagai platform media sosial.
Program MBG sendiri telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, dengan miliaran porsi makanan diproduksi sejak diluncurkan pada 2025.
Pemerintah menegaskan bahwa kualitas makanan dalam program ini harus diawasi secara ketat oleh penyelenggara di daerah agar tetap memenuhi standar gizi nasional. Pengawasan juga dilakukan melalui dapur layanan gizi dan satuan pelayanan pemenuhan gizi yang bertugas menyiapkan serta mendistribusikan makanan kepada para siswa.
Kritik yang muncul di media sosial kini menjadi perhatian pemerintah untuk memastikan program unggulan tersebut berjalan sesuai tujuan awalnya: meningkatkan gizi anak Indonesia dan menekan angka stunting.
Jika terbukti terjadi penyimpangan dalam penyediaan menu, pemerintah menyatakan akan melakukan evaluasi dan penindakan terhadap pihak penyelenggara yang tidak mematuhi standar program.
