RIAUMAG.COM —– – Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Jawa Barat, Enjang Tedi menyampaikan bahwa dalam menjalankan kewajiban dakwah seorang muslim di dalam sebuah negara dapat dilakukan menggunakan strategi struktural seperti dirumuskan melalui kebijakan publik.
Hal ini disampaikan Enjang Tedi saat mengisi kajian rutin setelah shalat subuh pada salah satu jamaah masjid di Kabupaten Garut. Menurutnya, strategi dakwah struktural sudah diisyaratkan dalam sebuah hadits yang menjelaskan tentang bagaimana sikap seorang muslim saat melihat kemungkaran.
“Mengacu pada paradigma simbiotik (relasi agama dan negara), dakwah struktural dengan dan melalui kekuasaan ini bisa dilakukan tanpa mendirikan negara agama, melainkan ketika nilai-nilai agama dirumuskan melalui kebijakan publik dalam bentuk negara apapun,” ujar Enjang Tedi, Ahad (9/4/2023).
Lebih lanjut, Enjang Tedi menjelaskan bahwa untuk menerapkan konsep dakwah struktural tersebut, pemerintah baik eksekutif maupun legislatif dapat membuat kebijakan publik tanpa harus mengusung dahulu konsep integralistik yang menggabungkan agama dengan negara atau sekuleristik yang memisahkan agama dengan negara.
“Agama dan kebijakan publik dapat menjadi modal sosial dalam menciptakan interaksi yang efektif sehingga menimbulkan rasa pengertian, tumbuhnya niat baik dan kepercayaan masyarakat serta berkembangnya sifat gotong royong. Goals nya, terwujudnya pembangunan sosial dan pembangunan kesejahteraan sosial,” jelasnya
Enjang Tedi menuturkan, Pesan Dakwah Universal adalah institusionalisasi nilai-nilai Islam Universal yang dapat menjadi modal sosial serta diterima oleh seluruh umat manusia melalui sebuah kebijakan penguasa.
“Ciri dari pesan dakwah universal itu diantaranya adalah orang lain ikut menikmatinya, merasakan faedahnya, terangkat martabatnya, orang lain sangat membutuhkannya dan merasa terbantu oleh ajaran Islam,” tandasnya.
di Kabupaten Garut, kata Enjang, contoh dakwah struktural melalui kebijakan publik salah satunya dapat dilihat pada komunikasi dakwah Bupati Garut dan komunikasi dakwah Gubernur Jawa Barat.
“Komunikasi dakwah struktural Bupati misalnya dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah. Sedangkan komunikasi dakwah struktural Gubernur misalnya pelaksanaan Perda no.1 tahun 2021 tentang fasilitas penyelenggaraan pesantren dalam rangka menuju Jabar juara lahir batin,” pungkasnya.
