Riaumag.com , Jakarta–Pesawat kepresidenan yang dicat warnanya menjadi merah putih menuai kritikan. Tak sedikit yang menganggap pengecatan pesawat BBJ-2 ini tidak tepat di tengah penanganan pandemi COVID-19 dan membutuhkan anggaran besar.
Staf khusus Mensesneg, Faldo Maldini, mengungkapkan pengecatan pesawat presiden ini sudah lama direncanakan, yakni sejak 2019. Ia pun menjelaskan alasan mengapa pesawat baru dicat tahun ini.
“Ini bukan rencana baru, sudah dimulai sejak 2019 untuk menyambut Hari Kemerdekaan ke-75. Namun, pesawat BBJ-2 itu diservis sesuai rekomendasi pabrik [yang] jatuh pada 2021,” kata Faldo saat dimintai tanggapan, Selasa (3/8).
“Tadinya itu satu paket sama beberapa armada lain yang sudah datang waktunya. Sekalian dicat, justru biar lebih efisien,” tambahnya.
Bagaimana terkait anggaran pengecatan yang disebut-sebut menghabiskan anggaran hingga Rp 2 miliar?
Faldo menegaskan, anggaran perawatan dan pengecatan pesawat kepresidenan sudah dialokasikan dalam APBN. Saat ini, pemerintah tetap fokus menangani pandemi COVID-19 sesuai aturan dan ketentuan Kementerian Keuangan.
“Rencana ini tentunya sudah ada juga di dalam APBN, jadi ya harus dilaksanakan,” beber Ketua DPW PSI Sumbar ini
Lebih lanjut, ia mengungkapkan pemerintah percaya pada kualitas industri dalam negeri untuk mengerjakan perawatan dan pengecatan pesawat presiden tersebut.
“Di kala pandemi, belanja pemerintah dapat mendorong geliat sektor usaha, apalagi industri penerbangan, yang sangat terdampak pandemi. Naik pesawat sekarang kan tidak semudah dulu lagi, jadi melambat itu semua, dari hulu sampai hilir,” tutup Faldo.
Sebelumnya, eks Komisioner Ombudsman Alvin Lie mengunggah foto pesawat presiden yang dicat warna merah dan putih. Dalam akun Twitternya, Alvin menyebut pengecatan hanya menghamburkan uang. Sebab, biaya pengecatan berkisar Rp 1,4 miliar hingga Rp 2,1 miliar.
Namun, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono membantah biaya pengecatan pesawat presiden menjadi merah itu untuk berfoya-foya. Ia memastikan biaya pengecatan ini tidak akan mengganggu alokasi anggaran penanggulangan pandemi.
“Dapat pula kami tambahkan, bahwa proses perawatan dan pengecatan dilakukan di dalam negeri, sehingga secara tidak langsung, mendukung industri penerbangan dalam negeri, yang terdampak pandemi,” tutup Heru.
sumber : kumparan.com
