Riaumag.com , Istana Negara – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengumpulkan ketua umum partai dan sekjen partai koalisi pemerintah di Istana Negara, Rabu (1/9/2021).
Ketua Umum (Ketum) dan sekjen partai nonparlemen yang diundang Presiden Jokowi yakni PSI, PKPI, Perindo, Partai Hanura dan PBB.
Ketum PSI Giring Ganesha menjelaskan dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi menyampaikan kemajuan penanganan pandemi COVID-19.
BACAJUGA
Presiden Jokowi juga memaparkan Indonesia tidak masuk 10 besar negara dengan kasus COVID-19 tertinggi meski secara jumlah penduduk Indonesia terbesar keempat di dunia.
Untuk capaian vaksinasi, Jokowi juga menyampaikan Indonesia tergolong terbesar ketujuh di dunia. Kemudian di sisi pengendalian inflasi, beradap pada kisaran 1,5 persen.
Menurut Giring capaian yang dipaparkan presiden menandakan Langkah penanganan pandemi Covid-19 sudah sesuai jalur.
Artinya pemerintah bisa menyeimbangkan aspek Kesehatan dengan ekonomi.
“Kami mendukung kebijakan gas dan rem pemerintah agar kesehatan tercapai, pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Tidak mudah pasti. Tapi kita tidak perlu berkecil hati karena hal sulit ini dialami seluruh negara di dunia ini,” ujar Giring dalam pesan tertulisnya, Rabu (1/9/2021).
Lebih lanjut dalam pertemuan tersebut PSI juga memberikan masukan kepada pemerintah terkait kebijakan PPKM di Bali.Menurut PSI pengusaha kecil yang bergatung pada pariwisata harus tutup total karena kebijakan PPKM.
“Saya membawa aspirasi dari warga Bali agar semoga karantina dari penerbangan internasional dilakukan di Bali, bukan di Jakarta. Agar occupancy dari puluhan ribu kamar hotel di sana dapat mulai terisi oleh turis-turis yang dikarantina,” ujar Giring.
Mendengar usulan ini, Presiden Jokowi mengatakan akan membahasnya di sidang kabinet.
Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat mengundang tujuh ketum dan sekjen partai pengisi parlemen Senayan ke Istana, Rabu (25/8/2021).
Ada lima poin yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Pertama soal penanganan pandemi Covid-19, capaian, tantangan dan tolok ukur yang digunakan pemerintah.
Kedua terkait perekomian nasional yang juga berhubungan dengan capaian makro ekonomi nasional dan tantangan-tantangan ekonomi nasional.
Ketiga mengenai strategi ekonomi dan bisnis negara.
Keempat soal tata negara, otonomi daerah dan sistem pemerintahan akibat pandemi Covid-19. Kelima atau terakhir, terkait pembangunan Ibu Kota Negara baru.
sumber : kompas.com
