Riaumag.com —Dalam rapat pimpinan TNI dan Polri pada 2022 yang digelar secara hybrid di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (1/3), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal masih lemahnya disiplin dalam jajaran TNI dan POLRI. Lemahnya disiplin jajaran TNI dan POLRI untuk tidak ikut dalam urusan demokrasi, Jokowi contohkan dalam isu pemindahan ibu kota negara (IKN).
Jokowi menegaskan, pemindahan IKN Nusantara telah diputuskan secara politik ketatanegaraan yang disetujui oleh delapan dari sembilan fraksi di DPR RI. Karena itu, di dalam disiplin TNI dan Polri, hal ini sudah tidak bisa diperdebatkan lagi baik oleh jajaran TNI dan POLRI maupun keluarganya.
“Misalnya bicara mengenai IKN, nggak setuju IKN apa. Itu sudah diputuskan pemerintah dan disetujui DPR. Kalau di dalam disiplin TNI-POLRI sudah tidak bisa diperdebatkan apalagi di WA (Whatsapp) grup dibaca gampang,” kata Jokowi.
Beliau pun meminta TNI dan POLRI agar mulai berbenah. Sebab, kedisiplinan di tubuh tentara dan kepolisian berbeda dengan masyarakat sipil dan dibatasi oleh aturan pimpinan. Jokowi menegaskan, TNI dan POLRI pun tak bisa ikut dalam urusan demokrasi.
“Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi itu ikut dalam urusan demokrasi,” tegas beliau.
Jokowi mengatakan, TNI dan POLRI harus mengetahui posisinya. Kedisiplinan ini juga harus diterapkan termasuk kepada keluarga mereka di rumah. Karena itu, ia meminta agar kedisiplinan tersebut harus dikencangkan kembali sehingga bisa menjadi contoh bagi masyarakat luas.
“Nggak ada yang namanya bawahan itu merasa bebas, tidak sama dengan atasan, nggak boleh. Dengan berbicara masalah demokrasi, tidak ada namanya di tentara kepolisian, nggak ada. Hal seperti ini harus mulai dikencangkan lagi,” tambah beliau.
Pemindahan ibu kota, menurut Jokowi, tetap harus dilakukan karena pemerintah ingin ada pemerataan menjadi Indonesia-sentris, bukan Jawa-sentris. Saat ini, sebagian besar roda perekonomian Indonesia berada di Pulau Jawa, sehingga pasar pun menumpuk di Jawa
“Pemerataan itu seperti apa sih? Kok dinamakan pemerataan? Karena 58 persen PDB (Produk Domestik Bruto) ekonomi, perputaran uang ekonomi itu 58 persen ada di Jawa, padahal kita memiliki 17 ribu pulau,” ungkap Jokowi.
IKN nantinya meliputi wilayah daratan seluas sekitar 256.142 hektare dan wilayah perairan laut seluas sekitar 68.189 hektare yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota ke IKN akan dilakukan dalam lima tahap yaitu tahap pertama pada 2023-2025, tahap II pada 2026-2029, tahap III pada 2030-2034, tahap IV pada 2035-2039 dan tahap V pada 2040-2045.
Pemerintah memperkirakan total kebutuhan anggaran untuk IKN mencapai Rp 466 triliun. Kebutuhan anggaran sebesar itu akan dipenuhi melalui APBN sebesar Rp 89,4 triliun, Rp 253,4 triliun dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta Rp 123,2 triliun dari swasta.
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono yang mewakili Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan, bakal melakukan introspeksi secara internal dan menegur anggotanya terkait pembicaraan dalam grup WA jajaran TNI. Sehingga, personel TNI beserta keluarganya tetap harus tegak lurus untuk mendukung program-program pemerintah.
“Ya nanti itu menjadi teguran maupun introspeksi bagi kami TNI-POLRI, khususnya TNI AL, AD dan AU dalam kita tekankan lagi pada kita nanti supaya tidak terjadi seperti itu,” kata Yudo di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/3).
Yudo menuturkan bahwa personel TNI-POLRI harus loyal dan tegak lurus dalam mengawal kedaulatan Indonesia. Ia pun berjanji akan melakukan evaluasi terhadap anggota TNI, termasuk juga keluarga mereka.
“Ya kalau memang tadi adalah teguran Bapak Presiden kepada kami untuk introspeksi lagi, evaluasi lagi ke dalam,” ujar beliau.
