RIAUMAG.COM —–Salah satu penampakan ruas Tol Padang-Pekanbaru, Seksi Padang Sicincin dari udara. Saat ini masyarakat Sumbar dan provinsi tetangga berharap pembangunan tol bisa terus terkoneksi untuk setiap seksinya.(IST)Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru di Sumatera Barat, membuat masyarakat teramat kecewa. Misalnya saja di Kabupaten Padangpariaman, masyarakat melihat progres tol Padang-Pekanbaru di sana bak siput.
Ditambah lagi, adanya keputusan penggeseran jatah tol untuk Sumbar ke Provinsi Riau.“Padahal tol ini kan dikerjakan oleh perusahaan besar ya, bukan kontrak tor kecil-kecilan. Kok lamban sekali progresnya ya,” ujar Dino Pratama, 35, salah seorang warga Lubukalung, ketika bercerita dengan Padang Ekspres di salah satu kedai kopi di Lubukalung, kemarin.
Padahal, menurutnya Tol Padang-Pekanbaru sudah sangat dinanti-nantikan masyarakat. Namun progresnya masih saja di Padang Pariaman.
“Kalau di Padangpariaman saja 5 tahun belum dapat dijamin tol bakal rampung, bagaimana di daerah berikutnya?” cetus pria muda yang bekerja sebagai pedagang tersebut.
Ia tak habis pikir kenapa begitu sulitnya percepatan pembangunan tol di Sumbar. Sedangkan yang ia lihat, pemilik lahan yang digunakan untuk pembangunan tol di sana, tak ada yang protes.
“Malahan yang saya dengar seperti di Lubukalung ini, banyak yang ingin tanahnya dipakai. Sebab ganti ruginya sepadan,” ucapnya.
Beliau berharap, dalam urusan tol Gubernur Sumbar tidak saja menghabiskan waktu di ruangan kerja atau rapat. Namun lebih banyak action di lapangan, agar ia benar-benar bisa mengukur progres tol. “Ini kan program yang gubernur tak akan pusing karena tidak membutuhkan sokongan APBD. Yang dibutuhkan gerak gubernur,” ungkapnya.
Memang, sambungnya, Gubernur Sumbar memiliki tim yang turun ke lapangan.
“Kalau komandan yang turun itu, pengaruhnya di lapangan lebih berbeda. Berbeda dengan anggota, mereka hanya menjalankan perintah. Jika berhasil namanya baik, jika tidak apaboleh buat. Sehingga, beginilah jadinya. Jabatan gubernur hampir habis, tol masih begitu-begitu juga,” cecarnya.
Pandangan Dino didukung oleh Arrya, 42, warga lainnya yang juga duduk di kedai kopi tersebut. Ia mengaku sangat kecewa pembangunan tol di Sumbar seperti siput berjalan.
“Berita yang saya baca beberapa hari lalu, anggaran tol yang harusnya untuk Sumbar dialihkan ke Riau. Hal itu lantaran belum jelasnya progres di Sumbar,” paparnya.
Berita itu menurutnya tentu kabar buruk. Mestinya, tokoh-tokoh politik Sumbar yang berkecimpung di pemerintah daerah dan DPRD daerah hingga pusat, mestinya tersentil dengan keputusan pengalihan anggaran tersebut.
Jika tidak, sama saja mereka sudah mengkonfirmasi setuju tol Sumbar tak penting dianggarkan.“Kadang saya lihat politisi daerah kita ini sibuk dengan hal-hal kecil saja. Kurang gebrakan atau action. Kalau berbicara memang tidak ada tandingannya. Tapi bukti tak ada. Tol begitu-begitu saja,” hematnya.
Jika memang lahan sudah berhasil banyak yang dibebaskan, sambungnya, harusnya gerak pembangunan tol cepat. Contohnya waktu dibangunnya flyover di Paritmalintang, Tarok, dan Sungaibuluh, semua itu menurutnya berkat komitmen jaminan lahan.“Kalau sekarang, saya dengan kabarnya lahan sudah banya bebas.
Tapi kok progres pembangunan tol tak tampak jor-joran,” tukasnya.Berbeda dengan Dino dan Arrya, Irman justru memandang bahwa keseriusan pemerintah untuk tol Sumbar sudah mulai goyah. Sehingga, mereka bekerja untuk menyenangkan hati masyarakat saja.
“Saya yakin tol Sumbar ini tidak akan rampung sampai habis periode Presiden kita,” hematnya.Namun, menurutnya pengerjaan tol pasti akan tetap berjalan. “Pengerjaan itu berjalan mungkin untuk meminimalisir kritikan saja. Tapi saya yakin, jangan kan bicara Sumbar, tol yang di Padangpariaman ini saja sangat diragukan bakal rampung 2024 mendatang,” tukasnya.
Team Percepatan Pembebasan Lahan dan Humas PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI), Andi Prahmana, yang dihubungi Padang Ekspres terkait progres pembangunan tol di Padangpariaman, belum merespon hingga berita ini diterbitkan.Sebagaimana diberitakan Padang Ekspres sebelumnya, Wakil Komisaris Utama PT Hutama Karya Indonesia, Lukman Edy, mengungkapkan bahwa jatah Sumbar untuk pembangunan tol bergeser ke Provinsi Riau
