Oleh Supriyanto Martosuwito
Tidak setiap pemimpin memperoleh momentum mahal dalam sejarah kepemimpinannya. Dan tidak setiap pemimpin tiba tiba dihadapkan pada posisi sulit – di tengah pusaran konflik global. Hari ini, sorotan tertuju pada posisi yang dihadapi Prabowo Subianto terkait ketegangan Iran – Amerika, yang mencuat justru sepulangnya dari diplomasi di negeri Paman Sam.
Situasi itu kontras dengan sejumlah momentum yang pernah diperoleh Joko Widodo di masa lalu—momen-momen yang mempertegas citranya sebagai pemimpin negara berdaulat sekaligus aktor penting di panggung global, terutama saat Indonesia memegang presidensi G20.
Salah satu momentum penting itu terjadi pada 23 Juni 2016. Di tengah meningkatnya ketegangan di Laut Natuna Utara akibat masuknya kapal-kapal asing — termasuk penjaga pantai China – ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, Jokowi mengambil langkah yang tidak sekadar administratif. Ia terbang ke Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dan memimpin rapat terbatas di atas kapal perang KRI Imam Bonjol-383.
Rapat itu dihadiri sejumlah menteri, pimpinan TNI, dan pejabat keamanan maritim. Namun yang lebih penting dari isi rapat adalah simbol yang ditampilkan. Presiden hadir langsung di garis depan. Ia mengecek kondisi kapal, berbicara dengan prajurit, dan berdiri secara fisik di wilayah yang tengah dipersoalkan.
Di tengah sengketa klaim sepihak di Laut China Selatan, kehadiran kepala negara di atas kapal perang menjadi pesan tegas: kedaulatan Indonesia atas wilayah laut Natuna tidak bisa diganggu gugat.
Langkah tersebut bukan seremoni kosong. Pemerintah mempertegas bahwa kawasan itu adalah bagian sah dari wilayah Indonesia sesuai hukum internasional, termasuk Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS).
Jokowi juga memerintahkan peningkatan patroli dan memperkuat kehadiran militer di wilayah tersebut.
Di satu sisi, langkah itu menguatkan moral aparat keamanan; di sisi lain, ia mengirim sinyal diplomatik kepada dunia bahwa Indonesia mempertahankan kedaulatannya secara tegas namun tetap dalam koridor hukum internasional.
Enam tahun berselang, momentum berbeda hadir di panggung global. Pada 29 Juni 2022, di tengah perang Rusia–Ukraina yang mengguncang tatanan dunia, Jokowi menjadi kepala negara Asia pertama yang mengunjungi Kyiv sejak invasi dimulai.
Di Istana Maryinsky, ia bertemu langsung dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy.
Kunjungan itu bukan perjalanan biasa. Sebelumnya, Jokowi menghadiri KTT G7 di Jerman. Dari sana, ia memilih melanjutkan perjalanan ke wilayah perang. Ia membawa bantuan kemanusiaan, termasuk bantuan medis, sebagai wujud solidaritas Indonesia.
Namun yang lebih strategis adalah pesan politiknya: Indonesia siap berkontribusi dalam upaya perdamaian.
Di Kyiv, Jokowi menyampaikan kepedulian terhadap situasi kemanusiaan dan dampak global perang, terutama terhadap krisis pangan dunia. Ia menawarkan diri sebagai “jembatan komunikasi” antara Ukraina dan Rusia.
Dalam kapasitas Indonesia sebagai Ketua G20 tahun 2022, Jokowi juga mengundang Zelensky untuk menghadiri KTT G20 di Bali, sembari mendorong ruang dialog tetap terbuka meski situasi sangat sulit.
Sehari kemudian, 30 Juni 2022, Jokowi melanjutkan misi itu ke Moskow. Di Istana Kremlin, ia bertemu Presiden Rusia, Vladimir Putin. Pertemuan tersebut berlangsung formal sebagai bagian dari kunjungan kenegaraan, namun sarat makna politik global.
Jokowi menyampaikan pesan dari Zelensky dan menekankan pentingnya menjaga stabilitas pangan dunia.
Perang di kawasan Laut Hitam telah mengganggu ekspor gandum dan komoditas pangan lain, memicu lonjakan harga global yang berdampak pada banyak negara berkembang.
Dalam pertemuan itu, Putin menyatakan kesiapan Rusia untuk meningkatkan ekspor gandum sebagai kontribusi terhadap pasar global.
Bagi Indonesia, pertemuan tersebut memperlihatkan peran aktif sebagai negara non-blok yang berupaya mendorong de-eskalasi konflik, tanpa terjebak dalam polarisasi Barat dan Rusia.
Dua rangkaian peristiwa tersebut—Natuna 2016 dan misi Kyiv – Moskow 2022 — mencerminkan bagaimana momentum sejarah bisa membentuk narasi kepemimpinan.
Di Natuna, Jokowi tampil sebagai pemimpin yang berdiri di garis depan menjaga kedaulatan.
Di Eropa Timur, ia berperan sebagai fasilitator dialog di tengah konflik global, memanfaatkan posisi Indonesia sebagai Ketua G20 untuk menunjukkan diplomasi aktif.
Kini, ketika dinamika geopolitik kembali memanas dan Indonesia dihadapkan pada situasi baru yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat, tantangan yang muncul berbeda karakternya. Posisi sulit kerap datang tanpa memilih waktu. Momentum mahal pun tidak selalu hadir dalam bentuk yang sama.
Sejarah menunjukkan bahwa kepemimpinan sering kali diukur bukan hanya dari kemampuan mengelola krisis, tetapi dari bagaimana seorang pemimpin memanfaatkan momen—baik untuk menegaskan kedaulatan di wilayah sendiri maupun untuk memainkan peran penyeimbang di panggung global.
Di atas segalanya : nyali !
