RIAUMAG.COM , JAKARTA – Pj Bupati Indragiri Hilir, Erisman Yahya menyinggung perihal Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa untuk Negeri Seribu Parit tersebut. Hal itu dinilai wajar mengingat Inhil merupakan salah satu daerah penghasil kelapa terbesar di tanah air.
Hal itu disampaikannya, saat menghadiri peluncuran Roadmap Hilirisasi Kelapa di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (30/9/2024).
Roadmap ini menjadi bagian penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2045, yang bertujuan meningkatkan nilai tambah dan mendongkrak ekonomi melalui pemanfaatan menyeluruh dari komoditas kelapa.
BACAJUGA
Dalam kesempatan tersebut, Pj Bupati Erisman menyampaikan harapan masyarakat agar Kabupaten Inhil dapat memperoleh dana bagi hasil (DBH) dari kelapa, serupa dengan DBH kelapa sawit.
“Kami berharap agar Indragiri Hilir, sebagai salah satu daerah penghasil kelapa terbesar, bisa mendapatkan alokasi DBH untuk kelapa. Ini penting demi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Erisman.
Ditambahkannya, Inhil adalah salah satu sentra kelapa terbesar di dunia, memiliki lebih dari 432 ribu hektar perkebunan kelapa.
“Inhil memiliki potensi luar biasa di sektor kelapa. Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, diperlukan kebijakan yang mendukung, termasuk DBH kelapa,” ujar Erisman.
Harapan ini disambut positif oleh Menteri Bappenas, Suharso Monoarfa. Dikatakan, pihaknya sedang menyusun rancangan DBH kelapa yang akan menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan sektor kelapa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat penghasil kelapa.
Tak hanya itu, Suharso juga menegaskan bahwa upaya hilirisasi kelapa akan memberikan nilai ekonomis lebih pada setiap bagian dari kelapa, mulai dari air, daging buah, hingga batang dan akar.
Produk turunan kelapa yang bisa dikembangkan mencakup kertas selulosa, baterai ramah lingkungan, bioavtur, hingga santan kelapa sebagai susu vegan.
Acara ini dihadiri oleh berbagai instansi penting, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Investasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta pelaku industri seperti Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) dan Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI).
Semua pihak sepakat mendorong percepatan hilirisasi kelapa guna meningkatkan daya saing industri kelapa Indonesia di pasar global.
Saat ini, Indonesia menjadi penghasil kelapa terbesar kedua di dunia setelah Filipina. Namun, produktivitas kelapa di Indonesia masih stagnan di angka 1,1 ton per hektar.
Selain itu, sebagian besar perkebunan kelapa adalah kebun rakyat yang dikelola secara tradisional tanpa dukungan modernisasi. Hal ini menjadi tantangan besar dalam upaya meningkatkan produksi dan nilai tambah kelapa nasional.
Menurut data, sebanyak 756,98 juta kelapa bulat masih diekspor tanpa pajak ekspor, sementara replanting atau peremajaan tanaman kelapa hanya mencapai 6-10 ribu hektar per tahun. Ini mengakibatkan sebagian besar tanaman kelapa di Indonesia menjadi tua dan rusak.
Suharso Monoarfa menegaskan pentingnya pengelolaan terpadu dalam industri kelapa. “Seluruh upaya ini harus diorkestrasi dengan baik, dari diversifikasi produk hingga pengelolaan yang lebih modern dan berorientasi pasar,” ujarnya.
Hilirisasi kelapa, menurutnya, akan membuka peluang baru bagi petani muda untuk terlibat dalam sektor ini, dengan pendekatan yang lebih sesuai dengan era modern.
Dengan roadmap ini, diharapkan hilirisasi kelapa dapat menjadi motor penggerak baru bagi perekonomian Indonesia, khususnya di wilayah penghasil kelapa seperti Indragiri Hilir. ***
