Oleh : Muhammad Aulia Zia
Riaumag.com
Sejak kasus pertama (Pandemi COVID-19) diumumkan setidaknya sebanyak 1,3 juta orang sudah pernah terjangkit dan 35.000 orang telah meninggal dunia. Dampak di sektor ekonomi paling dirasakan oleh rakyat Indonesia, sebelum pandemi melanda dunia jumlah penduduk miskin Indonesia berkisar 9,5 persen. Bahkan data terbaru menunjukkan peningkatan yang signifikan yakni kisaran 15-17 persen penduduk Indonesia berada dalam garis kemiskinan.
Berbanding terbalik dengan penderitaan yang saat ini sedang dirasakan rakyat indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 70,3 persen penyelenggara negara mengalami kenaikan harta kekayaan selama pandemi COVID-19. Salah satu yang paling fantastis adalah harta kekayaan Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan dengan kenaikan harta senilai Rp 67.747.603.287. Dan ternyata berubah memiliki harta Rp 745.188.108.997 total penambahan kekayaan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan Rp 677.440.505.710 selama masa pandemi. Lonjakan harta kekayaan yang fantastis ini memperkuat dugaan keterlibatan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dalam pusaran Bisnis Alat Tes SWAB Polymerase Chain Reaction (PCR) bersama dengan PT. Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Tidak tanggung-tanggung, 2 perusahaan yang berafiliasi langsung dengan Luhut yakni PT. Toba Sejahtra dan PT. Toba Bumi Energi tercatat mengantongi 242 lembar saham senilai Rp. 242 juta di GSI.
Muhammad Aulia Zia Mengatakan Sungguh pemandangan yang sangat memperihatinkan. Seluruh rakyat Indonesia menitipkan harapan hidup kepada pemerintah, namun oknum pejabat memanfaatkan kondisi krisis ini untuk meraup keuntungan pribadi. Ini yang sering saya sebut “pancasila seolah dipuja-puji dalam ucapan namun di khianati dalam tindakan”. Ucapnya.
Ditengah kondisi perekonomian bangsa yang tidak stabil, rakyat menderita terdampak Covid-19, Pemerintah justru berbinis dengan rakyat. Perjuangan tenaga medis dan seluruh relawan hingga rakyat yang berkorban nyawa justru di khianati oleh pemerintah dengan menyalagunakan wewenang dan jabatannya dengan berbisnis tes SWAP PCR. Peristiwa ini yang digambarkan oleh Juan J. Linz dengan “demokrasi kaum penjahat”.
Praktek nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa harus dipelopori oleh pemerintah. Semangat kemerdekan, semangat keluar dari keterpurukan akibat virus corona harus selaras dengan spirit kebijakan serta perilaku pemangku kebijakan. Tambahnya.
Olah karena itu, Melihat sikap yang ada kami melihat kinerja Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan kami meminta Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja dan keterlibatannya dalam pusaran bisnis PCR. Pemerintah tidak boleh berbisnis dengan rakyat apalagi ditengah kondisi ekonomi yang kian terpuruk. Tutupnya.
