RIAUMAG.COM , JAKARTA———Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan kekhawatiran terkait rencana impor 105 ribu mobil pickup dari India. Kebijakan ini dinilai berpotensi menghilangkan sekitar 20 ribu lapangan kerja di industri otomotif dalam negeri.

Presiden KSPI, Said Iqbal, menjelaskan bahwa PT Hino Motors Manufacturing Indonesia di Purwakarta memperoleh pesanan sekitar 11 ribu unit mobil pick-up untuk satu tahun produksi. Dikutip dari Detik Finance, pesanan ini berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja.

Menurut Said Iqbal, untuk memenuhi pesanan 11 ribu unit tersebut, PT Hino merekrut sekitar 400 pekerja baru di lini perakitan. “Dari 11.000 order yang sudah diterima oleh PT Hino di Purwakarta, PT Hino merekrut karyawan baru 400 orang. Jadi ada order, maka ada penyerapan tenaga kerja baru. Kan itu tujuan Pak Presiden Prabowo kan? Bukan malah impor. Itu baru di perakitan 400 orang ini yang direkrut. Belum turunannya, suku cadang, kan untuk memproduksi mobil nanti ada suku cadang,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Jumat (13/3/2026).

Secara keseluruhan, pesanan 11 ribu unit kendaraan dapat membuka sekitar 2.800 lapangan kerja di berbagai sektor pendukung industri otomotif. Sebaliknya, jika pemerintah memilih impor, peluang kerja tersebut berpotensi hilang.

Said Iqbal memperkirakan bahwa jika 105 ribu unit mobil pick-up diproduksi di dalam negeri, potensi penyerapan tenaga kerja bisa mencapai lebih dari 20 ribu orang. Lapangan kerja ini mencakup sektor perakitan, produksi komponen, suku cadang, hingga layanan purna jual.

Oleh karena itu, KSPI meminta pemerintah untuk menghentikan rencana impor tersebut. “Oleh karena itu, kami meminta, stop! Hentikan impor 105.000 mobil pick-up. Maksud saya 105.000 mobil pick-up dari India, stop! Karena kalau itu dilakukan di dalam negeri, dia ada penyerapan tenaga kerja lebih dari 20.000 di pabrikan otomotif dalam negeri. Kalau harganya sedikit mahal nggak apa-apa,” tuturnya.

Said Iqbal juga menegaskan bahwa impor dari pabrikan India seperti Mahindra atau Tata dapat berdampak negatif pada perekonomian nasional karena dana pembelian akan mengalir ke luar negeri.

“Kalau diimpor dari India kan uang kita lari ke India. Rupiah jadi tertekan, apalagi dengan situasi dolar sekarang. Tapi kalau diproduksi dalam negeri, kan biaya modal tidak lari keluar, bahkan bisa menyerap tenaga kerja. Jadi kalau dihitung dari dampaknya, lebih menguntungkan. Jangan melihat harga yang murah saja. Kalau melihat harga murah itu berarti, Direktur utama Agrinas berarti pedagang mobil,” tutupnya.