Oleh: Mardianto Manan
RIAUMAG.COM———Permohonan maaf kepada TVRI yang saya kira merekalah yang bertanggung terhadap MC yang berpakaian bukan mencerminkan budaya Melayu ataupun Pakaian Mislim dalam acara pembukaan MTQ Provinsi di Kota Jalur kemarin malam.
Ternyata ada EO (Event Organizer) Panitia Bersama, antara Pemprov Riau dengan Panitia Lokal, jadi yang lalai dalam hal ini adalah kurang nya komunikasi Panitia bidang acara. Sehingga ternyata MC tak pakai peci, ,dan kurang layak tampil di acara MTQ yang disiarkan langsung oleh TVRI, artinya MC bukanlah dari TVRI, tetapi justru dari Panitia Bersama Pemprov dan Kabupaten Kuantan Singingi.
Pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-44 Provinsi Riau di Kuantan Singingi semestinya menjadi panggung yang menampilkan kemegahan Islam dan kemuliaan budaya Melayu. Namun, di balik kemeriahan acara, ada satu detail kecil yang justru mengundang tanda tanya besar: pembawa acara tampil tanpa peci maupun tanjak.
Bagi sebagian orang, mungkin ini dianggap persoalan sepele. Namun dalam dunia komunikasi publik, simbol memiliki makna. Cara berpakaian seorang MC bukan sekadar urusan estetika, melainkan juga bentuk penghormatan terhadap nilai budaya dan karakter acara yang sedang dipandu.
MTQ bukan konser musik. MTQ bukan pula seremoni pemerintahan biasa. MTQ adalah perhelatan keagamaan terbesar umat Islam yang juga menjadi etalase budaya Melayu di Riau. Karena itu, wajar jika masyarakat berharap setiap unsur acara, termasuk penampilan MC, mencerminkan identitas daerah dan nuansa religius yang kuat.
Jika MC tersebut seorang Muslim, penggunaan peci seharusnya menjadi pilihan yang sangat pantas. Bila ingin lebih menonjolkan identitas daerah, tanjak Melayu bahkan jauh lebih tepat. Tanjak bukan sekadar penutup kepala, tetapi lambang marwah Melayu yang telah diwariskan turun-temurun.
Kalaupun MC tersebut bukan beragama Islam, penggunaan peci sebagai pakaian nasional juga bukan sesuatu yang keliru. Dalam tata berpakaian di Indonesia, peci telah lama menjadi simbol kebangsaan yang dikenakan lintas agama dan lintas suku. Banyak anggota DPRD maupun pejabat non-Muslim tetap memakai peci dalam sidang-sidang resmi sebagai bentuk penghormatan terhadap protokol kenegaraan dan budaya setempat.
Karena itu, persoalan ini bukan soal agama seseorang, melainkan soal sensitivitas budaya dan profesionalisme penyelenggaraan acara.
Pertanyaan berikutnya layak diajukan kepada EO Panitia Bersama, antara Pemprov Riau dengan Panitia Lokal, yang disiarkan TVRI sebagai lembaga penyiaran publik. Bukankah EO memiliki pengalaman panjang menyiarkan acara tingkat nasional maupun daerah? Bukankah mereka memiliki standar pemapilan yang matang? Atau justru EO yang ditunjuk asal dapat proyek atau kegiatan saja? Jika demikian, wajar saja hal sesederhana penyesuaian kostum pembawa acara bisa terlewatkan.
Dalam dunia penyiaran profesional, wardrobe bukan keputusan pribadi MC. Penampilan presenter merupakan hasil arahan tim produksi, produser, dan penanggung jawab acara. Artinya, jika terjadi ketidaksesuaian dengan karakter acara, evaluasi tidak boleh berhenti pada pembawa acara semata, tetapi juga menyasar sistem produksi secara keseluruhan.
Riau dikenal sebagai Bumi Melayu yang menjunjung tinggi adat bersendikan syarak, syarak bersendikan Kitabullah. Nilai itu semestinya tercermin dalam setiap detail penyelenggaraan acara resmi, terutama MTQ.
Kritik ini bukan untuk menjatuhkan EO atau panitia lokal. Justru sebaliknya, kritik ini adalah bentuk harapan agar EO dan lembaga penyiaran publik semakin peka terhadap kearifan lokal. Jangan sampai siaran yang disaksikan jutaan masyarakat justru mengabaikan simbol-simbol budaya yang selama ini dijaga oleh masyarakat Melayu.
Ke depan, setiap penyelenggara kegiatan atau EO perlu memastikan bahwa busana pembawa acara disesuaikan dengan karakter kegiatan. Pada acara adat Melayu, tanjak patut diprioritaskan. Pada acara keagamaan Islam, peci merupakan pilihan yang layak. Lebih baik lagi jika keduanya dipadukan secara proporsional sesuai konsep acara.
Sering kali, marwah sebuah daerah tidak runtuh karena kesalahan besar, melainkan karena kelalaian terhadap hal-hal kecil yang dianggap tidak penting. Padahal, justru dari detail itulah masyarakat menilai sejauh mana sebuah lembaga menghormati budaya, adat, dan identitas daerah yang sedang ditampilkan.
Semoga kritik ini menjadi bahan evaluasi yang membangun. MTQ berikutnya hendaknya bukan hanya megah dalam panggung dan tata cahaya, tetapi juga utuh dalam menampilkan jati diri Riau sebagai negeri Melayu yang berbudaya dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
Mardianto Manan
Majelis Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR)
