RIAUMAG.COM , PEKANBARU ——— Program Pekanbaru Hijau atau Pekanbaru Green City merupakan langkah strategis untuk menggabungkan perlindungan lingkungan dengan pembangunan ekonomi daerah. Program ini tidak hanya soal penghijauan, penanaman pohon, atau menjaga kebersihan kota, tetapi juga menjadi dasar menuju sistem ekonomi yang lebih efisien, rendah emisi, inklusif, dan berkelanjutan.
Pandangan ini sejalan dengan arah ekonomi hijau yang disampaikan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming. Dalam forum G20 pada November 2025, Wakil Presiden menyampaikan bahwa Indonesia mengalokasikan sekitar 2,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun untuk mendukung UMKM hijau, asuransi pertanian, dan pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan harus memberi dampak ekonomi yang nyata, terutama bagi masyarakat, pelaku usaha kecil, dan kelompok rentan.
Di tingkat daerah, Pekanbaru telah menetapkan tiga fokus utama dalam pengembangan kota hijau, yaitu pengelolaan sampah, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, dan transportasi. Dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Pekanbaru mendorong partisipasi masyarakat melalui Lembaga Pengelola Sampah serta merencanakan penerapan sistem sanitary landfill untuk mengurangi dampak lingkungan dari tempat pemrosesan akhir. Di bidang pendidikan, sekolah diarahkan untuk mengenalkan kegiatan pemanfaatan dan daur ulang sampah. Sementara itu, di sektor transportasi, pemerintah kota mulai mengembangkan kendaraan pengumpan listrik dan merencanakan konversi bus kota menjadi bus listrik.

Program ini memiliki kaitan langsung dengan konsep ekonomi hijau. Dalam praktiknya, sampah, pencemaran udara, kemacetan, banjir, dan penurunan kualitas lingkungan merupakan biaya ekonomi yang sering tidak terlihat secara langsung. Namun, biaya tersebut tetap ditanggung masyarakat dalam bentuk gangguan kesehatan, turunnya produktivitas, kerusakan infrastruktur, tingginya biaya pengelolaan sampah, dan menurunnya kualitas hidup.
Karena itu, keberhasilan Pekanbaru Hijau tidak cukup diukur dari kegiatan seremonial atau jumlah pohon yang ditanam. Keberhasilan harus terlihat dari berkurangnya sampah ke tempat pemrosesan akhir, meningkatnya daur ulang, menurunnya emisi transportasi, bertambahnya ruang terbuka hijau yang berfungsi baik, serta tumbuhnya lapangan kerja dan usaha baru di sektor lingkungan.
Sampah Harus Diubah Menjadi Sumber Ekonomi
Gerakan pemilahan sampah dari rumah yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Pekanbaru pada April 2026 menjadi langkah awal penting menuju ekonomi sirkular.
Dalam pendekatan ini, sampah tidak lagi dipandang sebagai limbah, tetapi sebagai sumber daya. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, pupuk, pakan, atau energi. Sementara sampah anorganik dapat dimanfaatkan kembali oleh industri daur ulang, usaha kerajinan, dan sektor kreatif.
Dengan demikian, pemilahan sampah tidak hanya soal kebersihan, tetapi juga membentuk rantai ekonomi baru yang melibatkan rumah tangga, bank sampah, pemulung, koperasi, UMKM, industri daur ulang, sekolah, dan pemerintah daerah.
Namun, partisipasi masyarakat tidak cukup hanya dengan imbauan. Pemerintah perlu menghadirkan insentif yang jelas, seperti penghargaan bagi lingkungan yang berhasil mengurangi sampah, kemudahan akses bagi bank sampah, kerja sama pembelian hasil daur ulang, serta pengadaan barang pemerintah yang mengutamakan produk ramah lingkungan.
Transportasi Hijau dan Peluang Kerja Baru
Rencana pengembangan angkutan umum listrik di Pekanbaru juga sejalan dengan kebijakan nasional dalam memperkuat ekosistem kendaraan listrik. Pada Juli 2026, Wakil Presiden Gibran menekankan pentingnya keterkaitan pendidikan dan industri untuk menyiapkan tenaga kerja di sektor kendaraan listrik.
Bagi Pekanbaru, transportasi listrik tidak hanya berdampak pada pengurangan emisi, tetapi juga membuka peluang kerja baru, seperti teknisi kendaraan listrik, mekanik, pengelola baterai, operator stasiun pengisian, hingga usaha pendukung lainnya.
Karena itu, program transportasi hijau perlu terhubung dengan sekolah kejuruan, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan industri lokal. Tanpa kesiapan sumber daya manusia dan rantai pasok, kendaraan listrik hanya akan menjadi alat transportasi semata. Sebaliknya, jika dirancang dengan baik, program ini dapat menciptakan green jobs di daerah.
Pendidikan Lingkungan Harus Lebih Praktis
Pendidikan menjadi salah satu pilar penting Pekanbaru Green City. Namun, pendidikan lingkungan tidak cukup hanya berupa kegiatan bersih-bersih atau kerajinan dari barang bekas.
Sekolah perlu menjadi tempat pembentukan kebiasaan hidup ramah lingkungan, seperti mengurangi sampah, menghemat energi dan air, menggunakan kembali barang, serta memahami dampak konsumsi terhadap lingkungan.
Selain itu, pendidikan juga dapat diarahkan pada keterampilan masa depan, seperti teknologi energi bersih, pertanian perkotaan, pengolahan sampah, bisnis daur ulang, dan kewirausahaan hijau. Hal ini sejalan dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.
Kerja Sama IMT-GT untuk Kota Hijau
Pekanbaru juga menjadi bagian dari kerja sama Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle (IMT-GT), yang mendorong kolaborasi pembangunan berkelanjutan antarwilayah.
Pada 5–7 Agustus 2026, Pekanbaru menjadi tuan rumah pertemuan IMT-GT Green Cities Mayor Council. Pertemuan ini membahas pengembangan kota hijau bersama perwakilan daerah dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand.
Melalui forum ini, Pemerintah Kota Pekanbaru dapat belajar dari praktik terbaik kota lain dalam pengelolaan sampah, transportasi rendah emisi, energi bersih, tata ruang, dan pendidikan lingkungan. Kerja sama ini juga membuka peluang investasi hijau, transfer teknologi, dan pengembangan UMKM ramah lingkungan.
Pekanbaru mempunyai posisi yang sangat strategis selaku tuan rumah, Momentum ini harus benar-benar di manfaatkan Agung Nugroho selaku Walikota bagaimana dapat memfasilitasi kerja sama konkret di bidang investasi, perdagangan, pengelolaan sampah berkelanjutan, hingga pengembangan tata ruang hijau perkotaan.
Namun, hasil kerja sama internasional perlu diterjemahkan menjadi program nyata yang dirasakan masyarakat, lengkap dengan target, jadwal, dan indikator yang jelas.
Perlu Indikator yang Terukur
Agar Pekanbaru Hijau benar-benar menjadi bagian dari ekonomi hijau, pemerintah daerah perlu menetapkan indikator kinerja yang dapat dipantau secara berkala, antara lain:
- penurunan sampah ke tempat pemrosesan akhir;
- peningkatan daur ulang dan pemilahan sampah;
- jumlah bank sampah dan UMKM hijau aktif;
- jumlah lapangan kerja hijau;
- penurunan emisi transportasi;
- peningkatan penggunaan transportasi umum;
- luas dan kualitas ruang terbuka hijau;
- jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan lingkungan;
- nilai investasi di sektor ekonomi hijau.
Indikator ini penting agar masyarakat dapat melihat perbedaan antara program simbolis dan perubahan nyata.
Kolaborasi Menjadi Kunci
Pekanbaru Hijau tidak bisa berjalan hanya oleh satu dinas. Program ini membutuhkan kerja sama lintas sektor, mulai dari perhubungan, pendidikan, pekerjaan umum, perencanaan, UMKM, industri, kesehatan, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga masyarakat.
Pemerintah berperan dalam regulasi, infrastruktur, dan insentif. Dunia usaha berperan dalam inovasi dan investasi. Perguruan tinggi berperan dalam riset dan pendampingan. Sementara masyarakat menjadi pelaku utama perubahan.
Dengan pendekatan ini, Pekanbaru Hijau dapat menjadi bagian dari visi ekonomi hijau yang lebih luas. Kota ini tidak hanya menjadi lebih bersih dan hijau, tetapi juga mampu menciptakan peluang ekonomi baru, lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pekanbaru Hijau perlu dipahami sebagai strategi pembangunan ekonomi daerah. Lingkungan yang terjaga bukan penghambat pertumbuhan, tetapi modal utama untuk pembangunan yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan.
Andri Syah
Dosen Ekonomi Pembangunan



















