RIAUMAG.CM , SAN SALVADOR——-Presiden El Salvador Nayib Bukele dikenal dengan kebijakan kerasnya dalam memberantas geng kriminal yang selama bertahun-tahun menjadi persoalan serius di negara tersebut.
Sejak pemerintah memberlakukan state of exception pada 2022, aparat keamanan melakukan penangkapan besar-besaran terhadap orang-orang yang diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan geng, termasuk MS-13 dan Barrio 18. Hingga 2026, lebih dari 90.000 orang telah ditahan dalam operasi tersebut.
Kebijakan tersebut diklaim pemerintah berhasil menekan kejahatan secara drastis. Tingkat pembunuhan di El Salvador yang sebelumnya termasuk salah satu yang tertinggi di dunia mengalami penurunan tajam sejak pemerintahan Bukele menjalankan operasi keamanan secara besar-besaran.
BACAJUGA
Bukele kemudian menjadi salah satu pemimpin yang paling dikenal karena pendekatannya yang keras terhadap kelompok kriminal.
Namun, keberhasilan dalam bidang keamanan tersebut berjalan bersamaan dengan kontroversi mengenai penegakan hukum dan hak asasi manusia. Sejumlah organisasi internasional melaporkan adanya dugaan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, kematian dalam tahanan, serta pembatasan hak-hak tersangka.
Di sisi lain, persoalan pemberantasan korupsi juga menjadi perhatian. Pemerintahan Bukele pernah melakukan proses hukum terhadap sejumlah pejabat dan menjadikan pemberantasan korupsi sebagai bagian dari agenda politiknya.
Akan tetapi, berbagai lembaga pemantau menilai terdapat persoalan serius terkait melemahnya mekanisme pengawasan dan lembaga antikorupsi yang independen. Pemerintah Bukele juga menghadapi kritik terkait tekanan terhadap organisasi masyarakat sipil dan jurnalis yang melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi.
Dengan demikian, rekam jejak Bukele memiliki dua sisi yang perlu dibedakan. Dalam pemberantasan geng kriminal, penurunan angka kejahatan dan pembunuhan merupakan perubahan yang terdokumentasi. Sementara dalam pemberantasan korupsi, terdapat tindakan penegakan hukum sekaligus kritik terhadap independensi lembaga pengawasan.
Perdebatan mengenai model pemerintahan Bukele pun terus berlangsung: apakah keberhasilan keamanan tersebut dapat dicapai tanpa mengorbankan prinsip hukum, hak asasi manusia, dan mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan.
