RIAUMAG.COM , JAKARTA——-Pertumbuhan ekonomi 6% pada tahun 2026 sepertinya bukan hal yang sulit dicapai. Dalam beberapa kali kesempatan, termasuk pernyataan pada Hari Rabu, 31 Desember 2025, Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI) menyatakan optimismenya. Untuk mendorong hal tersebut, belanja pemerintah akan menggenjot belanja sejak awal tahun, dan juga sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter. Optimisme Menkeu dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi mencapai 6% perlu kita apresiasi dan kita dukung upaya-upaya kemudahan regulasi yang akan didorong.
Di sisi lain, pemerintah dan DPR RI dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menyepakati bahwa pertumbuhan ekonomi di angka 5,4%. Sedangkan dunia usaha secara konservatif memproyeksikan pertumbuhan ekonomi bergerak di kisaran 5,0%-5,4%. Pertumbuhan tetap positif, namun penuh kehati-hatian.
Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 bergerak pada pola yang inklusif, produktif dan berdaya saing, *paling tidak ada 6 (enam) prasyarat strategis yang harus mendapat prioritas perhatian utama dan harus segera dipenuhi.*
*Pertama, adalah penciptaan lapangan kerja berkualitas.* Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, harus bermuara pada semangat yang sama, yaitu penyerapan tenaga kerja. Karena masalah mendasar di Indonesia adalah pengangguran dan sektor informal yang menjadi beban ekonomi. Investasi perlu diarahkan pada sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja formal secara signifikan. Pemerintah juga perlu mencegah pola investasi turnkey, terutama untuk posisi level bawah dengan menerapkan rasio tenaga kerja lokal secara jelas dan konsisten.
Kedua, bauran kebijakan fiskal dan moneter. Tahun 2025 adalah tahun transisi model kepemimpinan dan fatsoen fiskal yang dianut Indonesia, yang sebelumnya menekankan pro stability berubah menjadi pro growth. Gaya kebijakan fiskal ini sangat cocok dengan target Presiden Prabowo yang ingin pertumbuhan ekonomi lebih agresif menuju Indonesia Emas 2045. Tetapi, problem yang dihadapi adalah sempitnya ruang fiskal, shortfall penerimaan pajak, dan inefisiensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diharapkan menjadi mesin pertumbuhan dan mesin budgeteir yang sehat. Pemerintah harus mengedepankan prinsip collect more, spending better. Kebijakan moneter juga harus berhati-hati menjaga inflasi tetap di kisaran 2,5% plus minus 1%.
Ketiga, adalah efisiensi biaya usaha universal. Hal ini harus menjadi agenda struktural utama, dan membutuhkan komitmen kuat pemerintah. Prioritasnya mencakup pemangkasan cost of compliance, pembiayaan yang lebih kompetitif, serta pengendalian biaya energi, logistik dan tenaga kerja.
Keempat, peningkatan produktivitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Penguatan link and match dunia usaha dan dunia industri dengan dunia pendidikan perlu diakselerasi. Reformasi vokasi, reskilling-upskilling, dan penguatan literasi digital menjadi prasyarat agar tenaga kerja mampu beradaptasi dengan struktur ekonomi yang semakin berbasis teknologi. Tuntutan kenaikan upah yang selalu menjadi isu rutin karyawan, harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan daya saing. Karena persaingan ekonomi bukan antara Jakarta-Jawa Barat, bukan antara Jawa Tengah-Jawa Timur. Tetapi persaingan global adalah tentang Indonesia-Malaysia, Indonesia-Vietnam, Indonesia-China, dan negara-negara lain yang mereka terus meningkatkan produktivitasnya.
Kelima, pemberdayaan UMKM dalam rantai pasok. kemitraan terstruktur dan mutualistik antara BUMN dan swasta, insentif fiskal yang tepat, serta penguatan akses pembiayaan dan pasar akan mendorong UMKM naik kelas dan terintegrasi ke global value chain.
*Keenam, kontinuitas partisipasi aktif dunia usaha.* Diperlukan mekanisme kolaboratif yang responsif, dengan policy feedback loop. Dunia usaha selalu membuka ruang dialog agar kebijakan berbasis realitas usaha. Semangat ini sejalan dengan visi yang diusung oleh Ketum Apindo: Indonesia Incorporated.
Keenam prasyarat ini merupakan pondasi penting untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi 2026. Dengan beberapa catatan yang ada, pertumbuhan ekonomi 6% adalah possible, tapi pertumbuhan ekonomi 5,0%-5,4% lebih achievable.
Jakarta, 1 Januari 2026
Ajib Hamdani (Analis Kebijakan Ekonomi APINDO)
