Foto: Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan infrastruktur kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Selasa, 25 Oktober 2022. (Foto: Laily Rachev – Biro Pers Sekretariat Presiden)
JAKARTA , RIAUMAG.COM——– Rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih terus berjalan. Namun beberapa media asing kembali menyoroti beberapa hal dari proyek besar RI tersebut.
Media The Diplomat dalam artikel berjudul ‘Why Will People Want to Live in Indonesia’s New Capital?‘ yang terbit pada Rabu (14/3/2023) menyebutkan pemerintah masih berjuang untuk menarik investor, dan menawarkan insentif besar untuk meningkatkan minat mereka.
Artikel yang ditulis pakar ekonomi James Guild menyebutkan investor berkantung tebal yang sedang mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam proyek IKN, seperti SoftBank Jepang, dilaporkan mulai bersikap dingin. Mereka khawatir tentang kurangnya visi konkret untuk ibu kota baru tersebut.
| PILIHAN REDAKSIGeger Perang Minyak Saudi Cs Vs AS, Raja Salman Ogah ‘Tunduk’Awas Perang AS vs Rusia Pecah, Jet Putin Serang Drone BidenIni ‘Pemanis’ yang Bikin ASN Muda Ogah Nolak Pindah ke IKN |
“Kota-kota yang dirancang dan dibangun hanya untuk menampilkan teknologi atau infrastruktur cenderung memiliki rekam jejak yang buruk. Mereka sering terbengkalai atau kurang terpakai karena meskipun perencanaannya mencerminkan konsep pemikiran tinggi dan strukturnya ramping dan futuristik, tidak ada alasan kuat bagi orang untuk tinggal di sana,” tulis Guild.
“Jika ingin sukses, Nusantara perlu menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar kota pintar berkonsep hijau dan berkonsep tinggi dengan jalan, lanskap, dan infrastruktur yang bagus,” menurut Guild.
“Perlu ada sesuatu – atau banyak hal – di luar struktur fisik yang akan menarik orang masuk dan membuat mereka ingin tinggal di sana. Ini bisa berupa universitas kelas dunia atau pusat penelitian dan pengembangan mutakhir atau pusat industri hijau.”
Lonjakan Harga Tanah
Sementara Reuters menyoroti persoalan harga tanah di sekitar IKN yang melonjak, hingga pemerintah dianggap ‘membunuh’ perlahan warga sekitar.
Lurah Sukaraja, Rizki Maulana Perwira Atmadja, mengatakan harga tanah di sekitar desanya atau sekitar 10 km dari tempat istana presiden sedang dibangun, melonjak empat kali lipat.
Namun lonjakan harga tanah ini bagai buah simalakama. Yati Dahlia dari suku asli Balik di daerah itu, telah mencoba untuk membeli tanah di suatu tempat di dekatnya setelah mengetahui rumahnya saat ini berada di lokasi gedung pemerintah yang akan dibangun.
Namun dia mengatakan harga telah melonjak menjadi Rp700 juta hingga Rp 1,2 miliar untuk sebidang tanah berukuran serupa di luar wilayah utama Nusantara. Harga ini naik 10 kali lipat dari kompensasi pemerintah untuk tanahnya dan gubuk kayu lapis biru tempat dia sekarang menjual makanan.
“Kami merasa (pemerintah) membunuh kami secara perlahan,” kata Yati, sebagaimana dikutip media tersebut.
Masyarakat Asli Tersingkir
Di sisi lain, Aljazeera menyorori persoalan penggusuran masyarakat adat oleh proyek ambisius tersebut. Salah satu yang terdampak adalah Sernai (68) yang tinggal di sebuah desa bersama sesama masyarakat adat Balik. Desa tersebut akan menjadi bagian dari IKN.
“Orang-orang dari ibukota akan datang. Mereka mendorong kita keluar. Mereka akan mengambil rumah saya pada akhirnya,” katanya, menambahkan kehilangan sebagian rumah dan tanah pertaniannya karena pembangunan waduk masuk untuk bendungan guna melayani ibu kota baru.
“Kami bahkan tidak bisa mendapatkan air lagi karena sungai tersumbat. Sungai dulunya adalah sumber kehidupan kami. Kami akan meminumnya, mandi di sana, dan menggunakannya untuk memasak. Sekarang kami tidak dapat mengaksesnya lagi,” tambahnya.
Sernai mengatakan pemerintah memberi keluarganya, termasuk 17 cucunya, sekitar Rp46 juta sebagai kompensasi. Namun itu tidak cukup untuk menebus gangguan pada kehidupan mereka.
Sementara kepala suku Balik Sibukdin (60) mengatakan beberapa orang di daerahnya menolak pindah karena merasa tanah adalah identitas mereka.
“Kami hanya meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada kami,” kata Sibukdin yang menggunakan satu nama.
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memperkirakan setidaknya 20.000 masyarakat adat akan direlokasi seiring pembangunan di Nusantara berlangsung. Kelompok advokasi seperti AMAN mengatakan salah satu tantangan utama bagi masyarakat adat adalah membuktikan kepemilikan tanah untuk mendapatkan kompensasi dari pemerintah.
