RIAUMAG13—-Mulai musim depan, logo Visit Rwanda tidak lagi terpampang di lengan kostum Arsenal.
Pengumuman itu disampaikan klub pada Rabu pekan lalu, bersamaan dengan keputusan untuk mengakhiri kemitraan delapan tahun dengan Rwanda Development Board pada Juni 2026.
Bagi banyak pendukung Arsenal, keputusan tersebut melegakan. Kerja sama ini memang kerap menjadi sorotan menyusul tuduhan berbagai kelompok HAM terhadap pemerintah Rwanda, termasuk dugaan pelanggaran serius dan dukungan negara itu terhadap milisi M23 di Kongo, yang membuat kekhawatiran makin besar.
BACAJUGA
Dalam survei terbaru Arsenal Supporters’ Trust, lebih dari 90 persen responden menyatakan ingin kemitraan tersebut dihentikan.
Sebanyak 67 persen mendorong negosiasi penghentian segera, sementara 23 persen lainnya memilih menunggu hingga kontrak berakhir pada musim panas mendatang.
Namun. penghentian lebih awal sejak awal dianggap tidak realistis. Membatalkan perjanjian Visit Rwanda akan sangat rumit dan berpotensi membuat Arsenal kehilangan pendapatan signifikan. Meski begitu, Meriam London kini menegaskan keinginan untuk mengambil arah berbeda.
Ada pula pertimbangan finansial. Kerja sama dengan Visit Rwanda menghasilkan pemasukan besar dan stabil, yang menjadi fondasi ambisi Arsenal di lapangan. Presiden Rwanda, Paul Kagame, adalah penggemar Arsenal, dan kemitraan itu dipandang bisa berjangka panjang.
Namun, kompetisi komersial di sepak bola makin ketat. Arsenal perlu memaksimalkan seluruh sumber daya, dan struktur ekonomi olahraga membuat nilai sponsor sangat berpengaruh terhadap kemampuan klub berinvestasi di skuad.
Jumlah merek yang mampu menandingi nilai komitmen Rwanda sangat terbatas. Arsenal sadar bahwa mencari pengganti yang bisa menawarkan paket sebanding bukan perkara mudah.
Meski begitu, klub tetap ingin menjajaki opsi lain. Staf internal diminta mencari kandidat sponsor alternatif agar Arsenal memiliki gambaran lebih jelas mengenai pilihan yang tersedia.
Di sisi lain, Arsenal juga tidak menutup mata terhadap persoalan citra publik yang muncul akibat hubungan tersebut dan meningkatnya ketidaknyamanan di kalangan suporter. Kemitraan ini telah lama menjadi isu sensitif.
Laporan Human Rights Watch pada 2023 menyebut Front Patriotik Rwanda pimpinan Kagame terus melakukan tindakan terhadap lawan politik nyata maupun yang dianggap lawan pemerintah”, serta menyatakan bahwa lebih dari selusin anggota oposisi politik berada di penjara, dengan dugaan beberapa di antaranya dituntut atau divonis berdasarkan tuduhan yang diragukan.
Kekhawatiran suporter juga meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada April 2022, pemerintah Inggris mengusulkan kebijakan pengiriman pencari suaka yang masuk secara ilegal ke Rwanda, kebijakan yang kemudian dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung Inggris.
Di tahun yang sama, pasukan Rwanda memasuki Republik Demokratik Kongo untuk mendukung kelompok pemberontak M23.
Pada Februari 2025, pemerintah Inggris menangguhkan bantuan untuk Rwanda terkait situasi di wilayah timur DRC.
