Riaumag.com , Jakarta –Indonesia kembali mendatangkan 2.000.700 vaksin Pfizer. Dengan tambahan Pfizer ini maka total vaksin COVID-19 yang sudah didatangkan Indonesia mencapai 280,53 juta dosis.
Kedatangan vaksin Pfizer merupakan tahapan ke-87. Vaksin dalam bentuk jadi tersebut akan langsung didistribusikan ke 12 provinsi.
“Pembelian vaksin ini untuk menjaga stok vaksin di tanah air. Saat ini vaksin yang diterima Indonesia 280.527.920 vaksin baik dalam bentuk bulk atau bahan baku maupun vaksin jadi,” ujar Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi, Ahad (10/10).
BACAJUGA
![[HOAKS] Pasien Kanker Buang Uang di RS Harbin China karena Frustrasi](https://riaumag.com/wp-content/uploads/2023/07/64b4dfda4f795-120x86.png)
Vaksin tiba melalui dua bandara, yakni Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten dan Juanda Jawa Timur.
Vaksin yang tiba melalui Bandara Soekarno-Hatta akan didistribusikan ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Kepulauan Riau, Dinkes Jambi, Dinkes Bengkulu, Dinkes Riau, Dinkes Sumatera Utara, Dinkes Aceh, Dinkes Nusa Tenggara Timur, Dinkes Kalimantan Selatan, Dinkes Nusa Tenggara Barat, Dinkes Gorontalo, dan Dinkes Jawa Barat.
Baca Juga Berita Vaksin : Moeldoko Disuntik Vaksin Nusantara oleh LetJend (Purn) Terawan: Jangan Diasumsikan Macam-macam
Sementara itu, vaksin yang tiba di Bandara Juanda akan didistribusikan ke Dinkes Jawa Timur.
Kedatangan vaksin di dua bandara tersebut diharapkan bisa terus mengoptimalkan percepatan penyebarluasan vaksin ke seluruh daerah di Indonesia, termasuk ke masyarakat terpencil dan terluar.
“Pemerintah terus berupaya keras dalam mengamankan stok vaksin dan mempercepat distribusinya ke seluruh Indonesia termasuk distribusi yang dikirimkan langsung ke propinsi untuk memperpendek rantai distribusi dan mempercepat akses serta pemerataan berbagai jenis/merek vaksin bagi seluruh masyarakat,” kata Nadia.
Pemerintah mengajak seluruh masyarakat segera divaksinasi, tidak perlu pilih-pilih vaksin, karena semua vaksin aman dan berkhasiat.
Di luar vaksinasi, masyarakat juga diminta tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan.
“Karena vaksin bukan satu-satunya tameng untuk melindungi dari COVID-19 pada saat kita melakukan aktivitas di ruang publik,” tuturnya.
Baca Juga Berita Vaksin : Luhut: Perusahaan China Akan Bangun Pabrik Vaksin di RI, Produksi April 2022
Pemerintah juga akan terus mendorong pemerintah daerah, terutama yang capaian vaksinasinya masih rendah, untuk melakukan percepatan dan perluasan program vaksinasi. Perluasan terutama diberikan untuk kelompok masyarakat rentan seperti kelompok lansia.
Dalam pantauan Kementerian Kesehatan, ada beberapa daerah yang program vaksinasinya masih memiliki cakupan rendah baik untuk vaksinasi dosis satu maupun dosis dua untuk lansia.
Di antaranya adalah di Sumatera Barat, Aceh, Papua, dan Maluku Utara. Hingga Sabtu (9/10), program vaksinasi Indonesia sudah menjangkau 99,37 juta orang untuk dosis pertama dan 56,9 juta untuk dosis kedua.
“Saya berharap strategi dapat disusun sesuai dengan permasalahan atau hambatan yang spesifik di masing-masing wilayah untuk meningkatkan cakupan pada kelompok rentan ini berdasarkan ketersediaan vaksin di daerah masing masing,” katanya.
Pada Sabtu (9/10), Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa halal terhadap vaksin Zifivax yang diproduksi oleh Anhui Biopharmaceutical asal Cina.
Ketua MUI Bidang Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh mengatakan komposisi dan proses produksi Zifivax sudah memenuhi unsur kehalalan.
Baca Juga : 94 % Kasus Meninggal COVID-19 Belum Vaksinasi
Oleh karena itu, MUI pun merilis Fatwa Nomor. 53 tahun 2021 tentang produk vaksin Covid-19 dari Anhui Cina. Asrorun menjelaskan selama melakukan pengkajian dari aspek teknis dan syar’i, MUI tidak menemukan penggunaan material yang bersifat haram atau najis di vaksin Zifivax. Ia pun menegaskan pemakaian vaksin harus disesuaikan dengan aspek keamanan. “
Tetapi tidak serta merta dapat digunakan. Maka, kemudian kebolehannya sangat terkait dengan jaminan keamanan menurut ahli atau lembaga yang kredibel,” katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (9/10).
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) untuk vaksin tersebut.
Kepala BPOM Penny K. Lukito mengatakan efikasi vaksin Zifivax dapat mencapai 81,71% bila dihitung mulai tujuh hari setelah mendapatkan vaksinasi lengkap.
Zifivax juga dapat mencapai efikasi 81,4% apabila dihitung sejak 14 hari setelah mendapatkan vaksinasi lengkap tiga dosis.
![[HOAKS] Pasien Kanker Buang Uang di RS Harbin China karena Frustrasi](https://riaumag.com/wp-content/uploads/2023/07/64b4dfda4f795-360x180.png)
