RIAUMAG.COM , JAKARTA 10 April 2023——– Kabar pencopotan Direktur Utama Hulu Rokan (PHR) Jaffee Arizon Suardin berhembus kencang. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama Pertamina Hulu Energi (PHE) Wiko Migantoro dalam forum rapat dengar pendapat di Komisi VII DPR, Senin (10/4/2023) tadi.
Wiko Migantoro mengungkapkan, pihaknya sudah menerima surat dari pemegang saham perihal adanya rotasi jabatan tersebut.
“SK terkait ini sudah ada, tetapi belum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), harus ada RUPS untuk ditetapkan,” kata Wiko dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi VII DPR RI, Senin (10/4/2024) dilansir Kontan.
Jaffee kabarnya akan diganti oleh Chalid Said Salim yang saat ini masih menjabat Direktur Utama Pertamina Hulu Indonesia (PHI).
Siapa sosok Chalid Said Salim (CSS) yang akan menempati kursi panas sebagai Dirut PHR?
Dilansir phi.pertamina.com, Chalid Said Salim lahir di Palembang pada tahun 1965. Ia meraih gelar Sarjana Teknik Pertambangan dari Universitas Sriwijaya pada tahun 1990.
Perjalanan karir Chalid di Pertamina sudah cukup lama. Ia memulainya sejak tahun 1990 silam atau sudah sekitar 33 tahun lamanya.
Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina Hulu Indonesia, Chalid menjabat sebagai Direktur Produksi dan OperasiPT Pertamina EP periode 2017-2020. Chalid juga pernah menjabat sebagai General Manager Asset 5, jabatan tersebut diemban setelah menjadi General Manager Asset 4.
Chalid Said Salim resmi diangkat menjadi Direktur Utama PT Pertamina Hulu Indonesia pada tanggal 13 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Pemegang Saham secara sirkuler tentang Pemberhentian Direksi, Perubahan Nomenklatur Jabatan, serta Pengangkatan Direksi.
Diusir Komisi VII DPR
Hari ini, Senin (10/4/2023) sepertinya menjadi hari yang berkesan bagi CSS. Betapa tidak, ia menjadi ‘korban’ pengusiran anggota Komisi VII DPR, Senin (10/4/2023) yang mengundangnya rapat siang tadi.
Chalid menjadi sasaran amarah para wakil rakyat saat digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Peristiwa tersebut diawali oleh interupsi Anggota Komisi VII DPR Fraksi Gerindra, Ramson Siagian, yang meminta klarifikasi Dirut PHI karena tidak hadir saat kunjungan spesifik Komisi VII DPR ke wilayah kerja Pertamina Hulu Mahakam (PHM) di Kalimantan Timur, 7 Februari 2023 lalu.
“Dirut PHI tidak hadir sama sekali di kunjungan tersebut, kami landing jam 10 pagi seharusnya kita melakukan kunjungan ke PHM berhubung karena dirut tidak hadir di sana sampai pukul 8 malam kita tidak ada kegiatan sama sekali,” ungkapnya saat rapat.
Ramson menuturkan, kunjungan tersebut pun diakhiri dengan focus group discussion (FGD) bersama SKK Migas di malam harinya tanpa ada kabar Chalid, padahal masuk dalam daftar undangan yang seharusnya hadir saat kunjungan.
“Saya pikir ini sebuah pelecehan ya, terhadap parlemen apapun namanya sama sekali tidak ada penghargaan kepada Komisi VII di hadapan PHM pada waktu itu. justru karena itu sebelum dimulai kita minta klarifikasi dulu,” tegas beliau.
Anggota Komisi VII DPR Fraksi Demokrat, Muhammad Nasir, pun meminta agar pimpinan rapat mengusir Chalid karena perilakunya yang dirasa tidak menghargai Komisi VII DPR.
Sementara itu, Chalid pun memberikan penjelasan serta permohonan maaf atas ketidakhadirannya saat kunjungan kerja Komisi VII DPR tersebut, lantaran ada agenda lain bersama jajaran komisaris.
“Saya sampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada Komisi VII karena pada saat kunjungan kerja ke Balikpapan, kalau sedikit saya sampaikan bahwa pada saat yang bersamaan kami sedang membahas rencana jangka panjang dengan komisaris dan ada sebuah insentif utk program PHM dengan teman-teman ESDM,” jelas Chalid.
Meski demikian, pimpinan rapat saat itu, Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto memutuskan untuk mengusir Chalid dan disepakati oleh seluruh anggota agar RDP tersebut bisa segera dimulai.
“Berdasarkan masukan dari berbagai anggota yang terhormat, pimpinan rapat mengambil sikap dipersilakan dirut PHM untuk meninggalkan rapat ini untuk ada proses selanjutnya, sepakat?” kata Sugeng.
Manajemen PHR Belum Mengonfirmasi
Kabar pencopotan Dirut PHR Jaffee Arizon Suardin sejauh ini belum mendapat konfirmasi dari manajemen PHR.
VP Communication Affairs PT PHR Wilayah Kerja Rokan, Rudi Ariffianto belum membalas pesan konfirmasi yang dilayangkan SabangMerauke News malam ini. Pun demikian halnya Komisaris Utama PT PHR Rosa Vivien Ratnasari juga tak membalas pertanyaan yang dikirimkan lewat WhatsApp.
Komisaris Utama Pertamina (Persero) Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok juga belum memberikan respon soal pergantian Dirut PHR tersebut. Jaffee pun belum membalas pesan yang dikirim malam ini.
Desakan Elemen Masyarakat
Tuntutan pencopotan terhadap Dirut PHR Jaffee Arizon Suardin sudah bergema sejak awal tahun lalu. Penyebabnya yakni terjadinya serangkaian kecelakaan kerja menyebabkan 11 buruh migas sejak di Blok Rokan dikelola PHR pasca habis kontraknya konsesi CPI. PT PHR secara resmi mulai mengelola Blok Rokan pada 9 Agustus 2021 lalu.
Berjilid-jilid demonstrasi digelar elemen mahasiswa dan pemuda Riau yang menuding Jaffee gagal dalam memberi jaminan keselamatan kerja buruh di Blok Rokan.
Jaffee yang populer disapa Pak Buyung ini mulai bertugas sebagai Dirut PHR sejak 6 Agustus 2021 silam. Beliau menggantikan Yudantoro yang merupakan Dirut PHR pertama sejak masa transisi Blok Rokan.
Jaffee awalnya merupakan Tenaga Ahli yang dibawa Arcandra Tahar ke Kementerian ESDM saat dia menjabat sebagai Menteri ESDM dan Wakil Menteri ESDM.
Jafee adalah lulusan Teknik Kimia ITB, kemudian mengambil gelar PhD di bidang Master Chemical Engineering-Process Safety Engineering di Texas A&M University.
