Kronologi penolakan proyek kilang minyak di Sumatera Barat
RIAUMAG.COM ——— Proyek pembangunan kilang minyak di Sumatera Barat timbul permasalahan hingga penolakan pembangunan.
Para warga yang ada di sana melakukan penolakan adanya Pembangunan kilang minyak di Sumatera Barat yang digadang-gadang mampu saingi Blok Masela.Sebenarnya kilang minyak di Sumatera Barat ini merupakan proyek pembangunan strategis nasional Air Bangis yang terletak di Kabupaten Pasaman.
Proyek pembangunan kilang minyak ini merupakan bentuk kerjasama dari Pemerintah provinsi Sumatera Barat dengan PT. Abaco Pacific Indonesia.Rancangan pembangunan kilang minyak dibangun diatas lahan yang memiliki luas 30.162 hektar, sebelumnya yang akan digunakan untuk pembangunan ini dulunya milik dari perusahaan swasta.
Perusahaan swasta pemilik dari lahan tersebut yakni HPD dari PT. Sumber Surya Semesta, proyek pembangunan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif.Tetapi ternyata rancangan pembangunan killing minyak ini menuai banyak kontroversi dari penduduk yang ada di sana.
Bahkan ada sebagian penduduk yang setuju dengan pembangunan kilang minyak tetapi juga terdapat sebagian penduduk yang tidak setuju dengan pembangunan kilang minyak di Sumatera Barat ini.
Tidak hanya itu pembangunan kilang ini juga diharapkan dapat menunjang perekonomian dan juga mencikana lapangan kerja yang banyak.
Tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan rencana yang diharapkan, pembangunan proyek kilang minyak ini menuai banyak kontroversi hingga penolakan dari penduduk yang ada di sekitar area tersebut.Hal tersebut diakibatkan para penduduk yang berada di kawasan tersebut akan kehilangan mata pencaharian sehari-hari dan biasanya dilakukan.
Tidak hanya itu penduduk juga merasa terintimidasi oleh aparat setempat jika berada di rumah dan merasa tidak aman.Investasi yang digelontorkan untuk pembangunan kilang minyak di Sumatera Barat ini mencapai ratusan triliun.
Total investasi yang digunakan berjumlah untuk pembangunan kilang minyak Rp150 triliun.Dilansir dari ombudsman.go.id ruang diskusi dan juga pengumpulan informasi terus dilakukan untuk mengetahui penyebab penolakan dari penduduk setempat. ***
