oleh : Hidayat
RIAUMAG.COM , PADANG——–Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera merupakan proyek strategis nasional yang bertujuan meningkatkan konektivitas, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan menurunkan biaya logistik. Bagi Sumatera Barat, jalan tol diharapkan membuka akses investasi, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta mendorong perkembangan pariwisata.
Namun, rencana pembangunan jalan tol di beberapa wilayah Sumatera Barat masih menghadapi penolakan dari sebagian masyarakat. Keberatan tersebut bukan berarti menolak pembangunan, tetapi muncul karena kekhawatiran terhadap dampak yang ditimbulkan. Jalan tol yang dibangun di atas tanah dapat memisahkan kawasan nagari, memutus akses antarjorong, mengurangi lahan sawah produktif, mengganggu saluran irigasi, dan mengubah pola kehidupan masyarakat yang telah berlangsung turun-temurun.
BACAJUGA
Bagi masyarakat Minangkabau, nagari bukan sekadar wilayah administratif. Nagari merupakan kesatuan sosial, budaya, ekonomi, dan adat yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat. Karena itu, pembangunan infrastruktur perlu mempertimbangkan karakteristik tersebut agar kemajuan ekonomi tidak mengorbankan nilai-nilai yang telah lama terpelihara.
Solusi yang dapat dipertimbangkan adalah menerapkan desain jalan tol sesuai karakteristik wilayah. Pada kawasan yang minim permukiman dan bukan lahan pertanian produktif, jalan tol di atas tanah tetap menjadi pilihan paling ekonomis dengan biaya pembangunan sekitar Rp50–150 miliar per kilometer. Sebaliknya, pada kawasan padat penduduk, pusat nagari, dan sentra pertanian, pembangunan jalan tol layang layak diprioritaskan meskipun biayanya lebih tinggi, yaitu sekitar Rp250–600 miliar per kilometer. Artinya, biaya jalan layang dapat mencapai tiga hingga lima kali lipat dibandingkan jalan tol di atas tanah. Namun, penerapannya cukup dilakukan pada segmen-segmen yang sensitif sehingga tambahan investasi tetap terkendali.
Dengan konsep tersebut, sawah, jalan lokal, saluran irigasi, dan aktivitas masyarakat tetap dapat berlangsung di bawah konstruksi jalan tol. Pada wilayah dengan kondisi topografi yang sulit atau memiliki nilai lingkungan tinggi, seperti lembah dan sungai besar, pembangunan jembatan bentang panjang atau terowongan juga dapat menjadi alternatif.
Tambahan biaya pada beberapa segmen seharusnya dipandang sebagai investasi untuk mengurangi konflik sosial, mempertahankan lahan pertanian produktif, meminimalkan pembebasan lahan, serta mempercepat pembangunan karena memperoleh dukungan masyarakat yang lebih luas. Dalam jangka panjang, manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihasilkan dapat jauh lebih besar dibandingkan tambahan biaya konstruksi.
Pembangunan infrastruktur seharusnya tidak dipandang sebagai pilihan antara kemajuan atau pelestarian. Keduanya dapat berjalan berdampingan melalui perencanaan yang bijaksana. Sumatera Barat memiliki karakter geografis dan budaya yang khas sehingga memerlukan pendekatan pembangunan yang juga khas. Jalan tol tetap dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, sementara nagari, sawah produktif, dan kearifan lokal tetap terjaga. Inilah jalan tengah yang patut dipertimbangkan agar pembangunan benar-benar menghadirkan manfaat bagi semua pihak.
