Riaumag.com , Mentawai —Rapat koordinasi Gubernur Sumbar bersama Wakil Gubernur (Wagub) dengan bupati dan wali kota se-Sumbar yang dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, selama dua hari, 7-8 Maret 2022, dianggap lalu saja oleh Bupati dan Wakil Bupati Solok.
Sikap ketidakpedulian Bupati dan Wakil Bupati Solok ini dibuktikan dengan tidak menghadiri rakor yang sangat penting dalam melahirkan kebijakan pembangunan di seluruh kabupaten kota di Sumbar.
Bahkan Bupati dan Wakil Bupati Solok juga tidak mengirimkan satupun perwakilan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok pada rapat tersebut.
BACAJUGA
Padahal, Rakor Gubernur Sumbar dan Wagub dengan bupati dan wali kota se-Sumbar adalah agenda rutin Pemprov Sumbar dalam upaya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan. Di mana rakor ini dilaksanakan bisa sekali dua bulan atau sekali tiga bulan. Atau sesuai kebutuhan dengan tema pembangunan yang berbeda.BACA JUGA :Audy Joinaldy Sorot Potensi Sumbar sebagai Pusat Konservasi Satwa Terbanyak Di Indonesia
Tidak hanya menentukam kebijakan strategis pembangunan, berdasarkan hasil rakor yang dilaksanakan sebelumnya selama ini sangat penting demi kesinambungan dan sinergisitas program kerja antara pemerintah pusat dengan Pemprov Sumbar serta pemerintah kabupaten kota, atau antar kabupaten kota itu sendiri.
Mengingat pentingnya rakor tersebur, bahkan di setiap kesempatan penyelenggaraannya selalu mengundang menteri dan perwakilan kementerian pemerintah pusat sebagai nara sumber. Di mana menteri yang diundang hadir sesuai dengan tema pembahasan rakor.
Hal ini dibutikan dengan hadirnya Dirjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) saat rakor di Kepulauan Mentawai tersebut.
Bahkan seorang Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno meluangkan waktunya untuk hadir secara online memaparkan materi tentang pembangunan di sektor pariwisata yang menjadi tema Rakor kali ini.
Karena begitu pentingnya acara rakor ini, yang diminta hadir oleh Gubernur Sumbar adalah langsung bupati dan wali kota.
Berdasarkan pengalaman rakor-rakor sebelumnya, kalau ada halangan yang sangat urgen, dapat diwakilkan kepada wakil bupati dan wakil wali kota. Kalau tidak juga berkesempatan, minimal diwakili sekda atau asisten sekda.
Ketika dikonfirmasi, Juru Bicara (Jubir) Pemprov Sumbar, Jasman Dt. Bandaro Bendang menyatakan kekecewaannya atas ketidakhadiran delegasi Pemkab Solok pada acara rakor tersebut.
“Kita merasa heran juga, kenapa acara sepenting ini Pemerintah Kabupaten Solok tidak hadir seorangpun. Padahal kita membicarakan soal kepariwisataan. Pasaman dan Pasaman Barat saja yang tertimpa bencana, tetap mengirimkan wakilnya asisten sekda dalam rakor tersebut,” ucap Jasman dengan nada kecewa.
“Bagaimana kita mau maju, kalau untuk berkoordinasi saja tidak mau. Satu hal lagi, undangan sudah kita pastikan sampai ke Pemkab Solok” kata Jasman dengan wajah kesal.
Dikatakannya, pemerintah kabupaten dan kota hendaknya sejalan dengan Pemprov Sumbar dalam pembangunan. Karena untuk membangun Sumbar itu butuh kebersamaan.
Apalagi katanya, undangan rakor yang diberikan pada Pemkab Solok adalah juga sebagai fungsi Pemprov Sumbar sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Maka penting adanya pemerintah kabupaten dan kota menghargainya.
Menurutnya, sikap yang diambil Pemkab Solok adalah preseden buruk bagi komunikasi kepala daerah. Setidaknya dalam membangun ada kebersamaan, saling menghargai.
Sebelumnya, diberitakan, rakor yang digawangi Biro Pemerintahan Setdaprov Sumbar tersebut berlangsung di Kepulauan Mentawai.
Rakor itu mengusung tema Sinergitas Pemerintah Daerah dalam Mendukung Visit Beautiful West Sumatera 2023. Melalui rakor diharapkan terwujud peningkatan sinergitas dan kolaborasi antara provinsi dengan kabupaten dan kota se-Sumbar.
Pada rakor yang berlangsung dua hari tersebut, dihadiri 18 pemerintah kabupaten kota, minus Pemkab Solok.
