Riaumag.com , Istana Negara —-Presiden Joko Widodo meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) mengawal kedisplinan intansi pemerintah serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memenuhi target belanja produk dalam negeri.
Hal tersebut ditegaskan Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah (RAKORNAS PIP) Tahun 2022, di istana Negara, Jakarta Selasa, 14 Juni 2022
Selengkapnya Pidato Presiden Jokowi, Baca sampai habis saudaraku
Sudah sering berkali-kali saya sampaikan bahwa situasi saat ini, adalah situasi yang tidak mudah, situasi yang tidak gampang, karena ketidak pastian global.
Ancaman krisis pangan, ancaman krisis energi, ancaman kenaikan inflasi, semua negara mengalami dan sampai saat ini, ini baru awal-awal. Oleh sebab itu kita semua harus betul-betul menyiapkan diri mengenai ini, Pangan HARUS betul-betul disiapkan, Energi HARUS betul-betul dikalkulasi, karena separo dari energi kita itu import.
Dan kita ini Negara Besar, Pangan-nya butuh pangan yang besar, Energi-nya juga butuh energi yang besar, baik untuk kendaraan dan untuk industi, untuk rumah tangga dan lain-lain. Tetapi, ancaman krisis pangan ini juga bisa kita jadikan peluang karena lahan kita yang besar, banyak yang belum dimanfaatkan, banyak yang belum produktif.
2 hari yang lalu malam, saya mendapat telpon dari seorang Perdana Mentri, ga usah saya sebutkan. Beliau minta-minta betul : “Presiden Jokowi tolong dalam sehari-duahari ini, kirim yang namanya minyak goreng, stok kami memang betul-betul sudah habis kalau, barang ini tidak datang akan terjadi krisis sosial, krisis ekonomi yang berujung kepada krisis politik” dan itu sudah terjadi, dinegara yang namanya Srilanka.
Bank Dunia IMF menyampaikan “bahwa akan ada kurang lebih 60 Negara yang akan ambruk ekonomi-nya, yang 40 diperkirakan Pasti” ini-lah ketidak pastian yang tadi sampaikan, dan kita semua harus tahu, harus punya kepekaan, harus mempunyai sense of crisis semua-nya.
Kerja saat ini tidak bisa hanya makro-nya, mikro-nya detail harus tah, ini lah sering saya sampaikan ke Pak Ateh, Pak Kepala BPKP, “Pak Detail ini di cek, Pak tolong ini detail saya dibantu” untuk apa ? policy-nya jangan sampai keleru.
Oleh sebab itu yang namanya Belanja Pemerintah Pusat, Belanja Pemerintah Daerah, itu harus memiliki 3 Hal yang Penting :
1. Menciptakan Nilai Tambah.
Jangan beli hanya beli, belanja hanya belanja. Harus memberikan Nilai tambah pada Negara ini
2. Bisa membangkit Pertumbuhan Ekonomi Dalam Negeri.
Trigger / Pemicu pertumbuhan ekonomi
3. Effisien , itu Harus
Jangan sampe’ kita ini memiliki APBN 2.714 Triliyun , memiliki APBD 1. 197 Triliyun
beli-nya Produk import seperti yang disampaikan Bapak Kepala BPKP, Bukan Produk Dalam Negeri.
Sedih, ini uang Rakyat yang dikumpulkan dari Pajak Baik PPn, PPh, Badan PPh per-orangan, PPh karyawan, dari biaya eksport, dari BNPB dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya Produk import Bodoh Sekali kita
Maaf, kita ini pinter-pinter. Tapi, kalau caranya seperti ini Bodoh Sekali kita, saya harus Ngomong apa adanya. ini APBN lho, uang APBD lho, beli Produk import. Nilai tambahnya yang dapat Negara lain, Lapangan Kerja yang dapat orang lain, apa ga Bodoh kita ini.
Oleh sebab itu saya minta APIP, BPKP mengawal seirus Program ini dan harus Berhasil, Belanja Produk Dalam Negeri Harus Berhasil.
Saya tau banyak Kementrian, banyak Lembaga, banyak Daerah tidak mau beli produk Dalam Negeri alasannya macam-macam, spek-nya ga pas-lah, kualitas-nya ga baik-lah, alasan banyak sekali. itu yang bapak/ibu kawal. Seperti tadi sampaikan oleh Bapak Kepala BPKP.
Ada 842 Produk didalam e-katalog yang sepertinya produksi di Dalam Negeri-nya itu ada untuk apa itu coret 842 drop, kalau produk Dalam Negeri-nya sudah ada. Untuk apa dipasang di e-katalog.
ini-lah tugas-nya APIP tugas BPKP.
Saya senang kita sudah berjalan beberapa Bulan, kemarin dari 514 Kabupaten/Kota baru, 34 Provinsi. Baru ada PEMDA 46 yang memiliki e-katalog lokal, sekarang ini kita sudah naik menjadi 123, naik-nya cepat, ini pasti dikejar sama BPKP.
Awasi Betul ! Kawal Betul ! , Agar semua Kapubaten/Kota 34 Provinsi Segera memiliki e-katalog lokal. Sehingga nanti produk-produk lokal masuk semuanya.
Contoh saja Mesin Jahit lowspeed coba dilihat, harga import 13juta harga Dalam Negeri 12.800.000 apa sich beda-nya ? lebih murah jelas. Sudah Tutup Mata beli yang PDN itu. ga ada alasan, yang satu warna merah, yang satu warna putih ga ada, beli yang putih .
Mimosa oksigen ini pipa oksigen, import harga-nya 8.300, Dalam Negeri Harga-nya 6.900, beli import saya cek, alasanya ada saja, kualitas-nya Pak, Spek-nya Pak tak pas, kayak kita ini ga ngerti masalah speksifikasi. BPKP seperti ini cek, pakai yang PDN itu
Alat mekanik yang import harga-nya 22.900.000, Dalam Negeri harganya 28juta beli tetap yang PDN, jangan alasannya lebih murah yang import, terpaut sedikit Tetap beli yang Produk Dalam Negri karena, Nilai Tambah ada di Dalam Negeri, Lapang Kerja ada di Dalam Negeri, ga da alasan.
5 tahun yang lalu saya jengkel betul, saya sudah Perintah pada BUMN untuk beli pipa. “ga ada Pak Spek Dalam Negeri, Speknya ini, Nomor-nya ini, Ukurannya ini, terpaksa kita harus import, saat itu saya berujar. sesusah ini buat pipa, eh saya ke parbrik pipa, Pak Semua-nya ada Pak, Bapak mau cari apa aja, ada. ukuruan apa, ada. Kualitas ini kita eksport semua-nya Pak ke Jepang, ke Amerika, ke Eropa, yang orang sana beli pipa kita yang kita beli import.
Kita ini orang pinter-pinter, tapi melakukan yang sangat bodoh sekali. Maaf,ini harus dikawal, ini yang harus diwasi, saya minta ini betul-betul berhasil.
(dfd1/riaumag.com)
