RIAUMAG.COM , PEKANBARU——–Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid resmi menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Provinsi Riau. Langkah itu, menyusul meningkatnya jumlah titik panas dan titik api dalam sepekan terakhir.
Status ini diambil sebagai langkah responsif terhadap kondisi yang kian mengkhawatirkan. Hal tersebut disampaikannya saat melakukan pertemuan bersama Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq, Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto, dan jajaran forkopimda Riau di Gedung Daerah Balai Serindit Pekanbaru, Selasa (22/07/2025).
BACAJUGA
Beliau mengungkapkan bahwa wilayah dengan titik api terbanyak berada di dua kabupaten, yakni Rokan Hilir dan Rokan Hulu. Kedua daerah ini menjadi perhatian serius karena kerap mengalami karhutla setiap tahun.
“Kita lihat dari titik api di Rokan Hilir dan Rokan Hulu yang paling banyak. Sehingga kita minta kepada seluruh pihak terkait hari ini, harus gerak lebih lagi,” ujarnya.
Sebelumnya, sejak 27 Maret lalu, Provinsi Riau telah berada dalam status siaga darurat karhutla hingga 30 November. Namun, peningkatan signifikan titik panas dan luasan lahan terbakar membuat Pemprov Riau mengambil langkah tegas.
“Mulai hari ini, saya menetapkan status tanggap darurat,” jelas Gubernur.
Status ini memungkinkan penggunaan sumber daya secara maksimal, termasuk pengerahan bantuan logistik dan teknologi dari pemerintah pusat serta koordinasi lintas sektor. “Tanggap darurat ini dilakukan sebagai upaya kita untuk memaksimalkan penanganan karhutla. Kita perkuat monitoring dan ground checking titik hotspot,” ungkapnya.
Lebih lanjur, Gubernur Abdul Wahid juga meminta dukungan penuh dari pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan upaya pengawasan dan pencegahan di daerah masing-masing. Menurutnya, pembukaan lahan dengan cara membakar masih menjadi penyebab utama terjadinya karhutla.
“Oleh karena itu himbauan kami kepada Wali Kota/Bupati terus mengedukasi masyarakat, jangan melakukan buka lahan dengan cara membakar,” terangnya.
Abdul Wahid juga menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengawasi aktivitas masyarakat di lapangan. Ia mengingatkan bahwa kebakaran yang dimulai dari pembakaran kecil sangat mudah membesar dan menjadi tidak terkendali.
“Saya minta Bupati/Wali Kota dan jajaran dapat mengawasinya karena membersihkan lahan dengan cara membakar ini sangat cepat menyulut api, pembesaran api, sehingga nanti tidak terkendali,” pungkasnya
