RIAUMAG.COM , JAKARTA ——- Presiden Joko Widodo diprediksi bakal melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini, menyusul perkembangan konstelasi politik nasional akhir-akhir ini.
Hal ini juga dikaitkan setelah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang juga Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Base Transceiver Station (BTS).
Kini Johnny G Plate telah ditahan oleh Kejaksaan Agung, Jokowi telah menunjuk Mahfud MD jadi Plt Menkominfo.
Surya Paloh sendiri menyatakan tak keberatan jika Jokowi mereshuffle menterinya karena itu adalah hak prerogratif presiden.
Ada pengamat yang memprediksi Jokowi bakal merehuffle semua menteri asal NasDem.
Ada juga yang mengatakan hanya ada satu menteri NasDem, yang selamat dari Reshuffle, yakni Siti Nurbaya Menteri LHK.
Sejumlah nama pun digadang-gadang cocok gantikan Johnny G Plate jadi Menkominfo yakni Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa.
Presiden Jokowi sendiri saat ini berada di Jepang mengikuti KTT G-7, akankan sepulang dari Jepang ada reshuffle ?
Pengamat Politik Ujang Komarudin menyebut Presiden Jokowi untuk gerak cepat cari sosok pengganti Johnny G Plate untuk mengisi jabatan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo).
Ujang Komarudin mengatakan bahwa reshuffle harus segera dilakukan.
Pemerintah, kata Ujang, harus cepat menunjuk sosok untuk menggantikan Johnny G Plate.
“Ya langkah cepatnya melakukan reshuffle, kan sudah tersangka sudah ditahan, suka tidak suka, senang tidak senang, menunjuk plt atau interim atau pun bisa langsung melakukan reshuffle,” ungkap Ujang saat dihubungi, Kamis (18/5/2023).
Pengamat politik itu juga menuturkan bahwa Presiden Jokowi jangan melakukan banyak pertimbangan untuk memilih sosok yang menggantikan Johnny G Plate.
Iklan untuk Anda: Gadis sekolah itu melahirkan tepat di pelajaran. rekaman
Advertisement by
“Jadi gerak cepat saja, Jokowi jangan banyak pertimbangan-pertimbangan untuk mencari sosok atau figur pengganti Johhny Plate di Kemkominfo,” ujarnya.
“Saya rasa pak Jokowi tidak sulit untuk mencari figur tokoh yang ahli di bidangnya untuk bisa memimpin kementerian komunikasi dan informasi,” imbuhnya.
Soal sosok pengganti, Ujang memprediksi yang akan menggantikan Johnny G Plate bukan dari Partai Nasdem.
“Siapa yang menggantikan Johnny Plate? saya melihatnya bukan dari NasDem,” ucap Ujang.
Ia menilai bisa saja nanti yang menggantikan jabatan Menkominfo berasal dari partai lain atau dari tim sukses Presiden Jokowi.
“Saya melihatnya ketika itu terjadi bukan dianggap sebagai pemerintahan Jokowi, maka kemungkinan besar ketika Johnny Plate akan diganti.”
“Penggantinya bukan dari NasDem, bisa partai lain atau pun dari kalangan profesional atau tim suksesnya Jokowi atau paling tidak orang yang dekat dengan Jokowi,” terangnya.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang juga Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Base Transceiver Station (BTS).
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, hal itu akan dijadikan alasan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk segera melakukan perombakan kabinet atau reshuffle.
Bahkan, Jamiluddin memprediksi menteri lainnya yang berasal dari NasDem akan terkena dalam perombakan kabinet itu.
“Hal itu diduga akan mempercepat reshuffle kabinet. Presiden Jokowi setidaknya mendapat justifikasi untuk mereshuffle menkominfo dan menteri lainnya dari NasDem,” kata Jamiluddin kepada wartawan Rabu (17/5/2023).
Dengan begitu, Jamiluddin melihat alasan untuk merombak menteri yang berasal dari Partai NasDem bukan atas pertimbangan politis.
Sebab, isu reshuffle sudah lama menguat terutama sejak NasDem memutuskan dukungan untuk Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024.
“Harapannya, reshuffle yang dilakukan bukanlah atas pertimbangan politis semata,” pungkasnya.
Untuk diketahui, selain Johnny Plate, kader NasDem yang menduduki kursi menteri yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai reshuffle posisi Menkoinfo Jhonny G Plate akan terjadi.
Ray menyebut reshuffle akan menjadi dasar Presiden Jokowi dan Surya Paloh berpisah.
Ray menilai reshuffle akan terjadi dengan tinggalkan satu posisi menteri dari Partai NasDem.
“Tapi Pak Jokowi tidak akan melakukannya, dia akan tetap meninggalkan satu kabinet dari NasDem,” jelasnya.
Menurut Ray menteri dari NasDem yang akan dipertahankan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya.
“Hal itu karena alasan kinerja, karena alasan politis dengan tetap mempertahankan satu anggota kabinet dari NasDem di koalisi itu membuat gerak Nasdem tidak lebih leluasa untuk mendukung Anies Baswedan,” tutupnya.
Sejumlah tokoh disebut-sebut akan dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menggantikan Johhny Plate yang telah menjadi tersangka dalam dugaan korupsi pembangunan tower base transceiver station (BTS).
Salah satunya Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT).
Terkait hak tersebut Jokowi tidak menjawab saat ditanya kemungkinan HT menjadi Menkominfo.
Ia hanya mengatakan bahwa Menkominfo dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) yakni Menkoplhukam Mahfud MD.
“Plt nya pak Menkopolhukam,” kata Jokowi sebelum bertolak ke Jepang, di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Jumat, (19/5/2023).
Jokowi juga memberikan jawaban yang sama ketika ditanya, siapa yang akan menjadi Menkominfo defintif nantinya, serta sosok dari partai apa yang akan mengisi kursi sepeninggal Johnny Plate.
“Plt nyak Pak Menkoplhukam,” kata Jokowi mengulang jawaban yang sama.
Ini Kata Pengamat
Sebelumnya Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro menilai kemunculan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo di Istana Negara menemui Presiden Joko Widodo sebelum penetapan tersangka Menkominfo Johnny G Plate ada kaitannya dengan isu reshuffle.
Awalnya, Agung mengatakan bahwa kemungkinan reshuffle terbuka lebar setelah Plate terjerat kasus BTS Kemenkominfo oleh Kejaksaan Agung
Namun, pertanyaan mendasar muncul, apakah posisi Menkominfo diisi oleh kader NasDem atau di luar itu.
“Di titik inilah kemunculan Hary Tanoe beberapa kali ke istana memperkuat dugaan bahwa dirinya atau kader Perindo ada kemungkinan menggantikan Johnny G Plate, sekaligus membuka kemungkinan bahwa reshuffle terbatas ini akan terjal,” kata Agung kepada Tribunnews, Kamis (18/5/2023).
Hary Tanoesoedibjo di kantor DPP Perindo, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (1/4/2023) (kiri) dan Johnny G Plate (kanan). (Tribunnews.com/Fersianus Waku/Irwan Rismawan)
Dia mengatakan tak menutup isu reshuffle ini kemungkinan akan meluas karena momentum politik Jokowi dan NasDem untuk menata ulang relasi yang selama ini telah terjalin.
“Dan kini memasuki fase minus setelah kemarin berada di titik terendah,” kata Agung.
Agung menilai suka atau tidak ada dampak dari Nasdem mendukung Anies sebagai capres untuk Pilpres 2024.
“Selain memberi insentif elektoral di saat yan sama juga menghadirkan disinsentif bagi relasi Nasdem dengan Presiden Jokowi,” pungkasnya.
Nama Andika Perkasa Digadang Bakal Gantikan Johnny G Plate, Berikut Analisa Pengamat
Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sekaligus Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemenkominfo.
Status Johnny G Plate sebagai Menkominfo dipastikan segera tergantikan lantaran dirinya sudah tersandung masalah korupsi. Lantas siapa penggantinya?
Satu di antara nama yang disebut-sebut adalah mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa.
Andika Perkasa dari awal disebut sebagai calon Menkominfo, jika presiden Jokowi melengserkan Johnny Plate orang kepercayaan Surya Paloh Ketua Umum Nasdem.
Pakar Perilaku Sosial dan Broadcaster, Renaldi Zein yang juga mantan anggota Dewan Pengawas RRI mengatakan peristiwa korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat negara belakangan ini yang sangat merugikan rakyat maupun negara.
“Untuk itu, dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, berwibawa dan berpengalaman dalam mengisi jabatan setingkat menteri bahkan presiden” ucapnya di Jakarta, Kamis (18/5/2023).
Menurutnya, mantan Panglima TNI Andika Perkasa satu di antara yang memiliki kapasitas kepemimpinan yang kuat, berintegritas tinggi, humanis dan dekat dengan rakyat.
Ada banyak prestasi dan terobosan yang ditorehkan selama memimpin tiga matra TNI.
“Andika Perkasa pada saat itu terbilang sukses mengawal keamanan penyelenggaraan G20 yang dihadiri oleh puluhan kepala negara baik presiden maupun perdana menteri.”
“Sangat tepat dan bijaksana, Presiden Jokowi segera menunjuk Andika Perkasa sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi. Andika Perkasa sangat pantas dan layak untuk mengisi jabatan tersebut,” ujarnya.
Sebelumnya, dilansir Tribunnews.com, bahwa Kejaksaan Agung telah menetapkan Menkominfo Johnny G Plate sebagai tersangka kasus korupsi tower base transceiver station (BTS).
Setelah ditetapkan tersangka, Johnny G Plate langsung ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak hari ini, Rabu (17/5/2023).
Dirinya ditahan di Rutan Salemba cabang Agung.
Dalam perkara ini, Johnny G Plate dimintai pertanggungjawaban sebagai pengguna anggaran (PA).
Oleh sebab itu, dirinya dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.
Konstruksi kasus
Terungkapnya kasus korupsi ini bermula pada bulan Agustus 2022, ketika BAKTI Kominfo diberikan proyek untuk membangun proyek BTS 4G demi mendukung kehidupan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 dalam bentuk layanan internet.
Sebagai informais, Pembangunan BTS ini sendiri dibagi menjadi beberapa paket.
Letak pembangunan BTS 4G ini juga terletak di wilayah terluar dan terpencil di Indonesia. Dalam catatan Kominfo, setidaknya ada 4.200 titik dari tiga konsorsium yang tengah disidik.
Akan tetapi, pada perjalanannya, muncul dugaan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tersangka dengan merekayasa dan mengondisikan proses lelang proyek.
Dalam pelaksanaan perencanaan dan lelang, tersangka melakukan rekayasa sehingga dalam proses pengadaan tidak terdapat kondisi persaingan yang sehat.
Kecurigaan pun terjadi ketika sampai batas pertanggungjawabannya, banyak proyek BTS tersebut tiba-tiba berakhir dan beberapa BTS tidak dapat digunakan oleh masyarakat.
Kejaksaan Agung, lewat tim di bawah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menurunkan para jaksanya untuk meneliti proyek BTS tersebut.
Perlahan, tim dari Jampidsus akhirnya berhasil mengungkap adanya korupsi pengadaan BTS ini.
Perjalanan kasus
Penyidikan kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun 2020 sampai 2022 akhirnya berujung pada penetapan tersangka.
Tim Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung melakukan gelar perkara (ekspose) kasus pada 25 Oktober 2022.
Penyidik kemudian meningkatkan status penanganan perkara dugaan korupsi BTS 4G Kemenkominfo ke tahap penyidikan pada 13 November 2022.
Selain Plate, penyidik sudah lebih dulu menetapkan lima orang sebagai tersangka, yaitu:
Direktur Utama (Dirut) BK, inisial AAL.
Account Director of Integrated Account Departement PT HTI, MA.
Komisaris PT SMS, IH.
Dirut PT MTI, GMS.
HUDEV sebuah perguruan tinggi 2020, YS.
Akibat perbuatan para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Penyidik bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga telah mencatat adanya kerugian keuangan negara senilai Rp 8,32 triliun dari kasus korupsi penyediaan menara BTS) 4G dan infrastuktur pendukung paket 1, 2, 3, 4 dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022.
Kerugian keuangan negara itu berasal dari tiga hal yakni biaya untuk kegiatan penyusunan kajian pendukung, mark up harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun.
Kerugian keuangan negara tersebut dihitung setelah dilakukan audit terkait dana dan dokumen, melakukan klarifikasi kepada pihak terkait, serta melakukan observasi fisik bersama tim ahli.
