Riaumag.com , Jakarta —-Kementerian Keuangan menghitung butuh tambahan anggaran mencapai Rp 198 triliun agar harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut total subsidi energi yang berpotensi mencapai Rp 700 triliun ini  jauh di atas anggaran pendidikan tahun ini.

“Anggaran subsidi kemungkinan terus melebihi Rp 502 triliun kalau konsumsinya terus meningkat. Ini sudah bersaing dengan anggaran pendidikan sendiri yang Rp 574,9 triliun, kemungkinan akan tersalip,” kata Sri Mulyani saat memberi kuliah umum di Universitas Negeri Jakarta, Kamis (25/08/2022).

Anggaran pendidikan merupakan anggaran yang wajib dialokasikan sebesar 20% dari APBN setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang. Dengan APBN yang terus naik, alokasi untuk anggaran pendidikan juga terus naik. Alokasi anggaran pendidikan pada tahun ini yang mencapai Rp 574,9 triliun merupakan yang tertinggi setidaknya dalam empat tahun terakhir.

Adapun anggaran pendidikan tahun ini terdiri atas belanja melalui pemerintah pusat Rp 213,4 triliun, transfer ke daerah Rp 290,5 triliun dan pembiayaan pendidikan Rp 71 triliun.

Sementara pada tahun depan, anggaran pendidikan dialokasikan Rp 606,3 triliun. Ini terdiri atas Rp 233,9 triliun melalui belanja pendidikan pemerintah pusat, Rp 305 triliun ditransfer ke daerah dan Rp 69,5 triliun berupa pembiayaan pendidikan.

“Ini untuk terus mendukung reformasi di bidang pendidikan dari mulai guru di sekolah, melalui Bantuan Operasioan Sekola (BOS), pertuguran tinggi, beasisw anak tidak mampu mulai dari SD hingga kuliah, termasuk untik perbaikan manajemen sekolah dan tentu mendanai inovasi,” kata Sri Mulyani.

Pemerintah tengah melempar wacana kenaikan harga BBM di tengah volume konsumsi bahan bakar bersubsisi yang menipis. Selain menaikkan harga, pemerintah punya pilihan lain yakni menambah anggaran subsidi.

Anggaran subsidi dan kompensasi tahun ini Rp 502,4 triluun sebetulnya sudah dipertebal dari pagu awal yang hanya Rp 152,5 triliun. Penyesuaian pagu dilakukan seiring harga minyak dunia yang meningkat.

Kementerian Keuangan menghitung, butuh tambahan anggaran Rp 198 triliun jika ingin harga BBM subsidi tidak naik. Ini hanya menghitung kebutuhan tambahan kuota BBM subsdi jenis pertalite dan solar, belum termasuk jika butuh tambahan untuk subsidi listrik dan LPG 3 Kg.

Dengan demikian, pagu subsidi dan kompensasi bisa bengkak lagi menjadi Rp 700 triliun. Nilai tersebut bahkan jauh di atas pagu anggaran pendidikan tahun depan.

“Kalau tidak menaikan harga BBM dan tidak melakukan apa-apa, juga tidak ada pembatasan, maka Rp 502 triliun saja tidak cukup, butuh tambahan lagi,” kata Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (23/08/2022)